Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Johana K.
KONTAN.CO.ID - Industri dana pensiun pemberi kerja alias DPPK masih berupaya keras untuk bisa memenuhi ketentuan investasi di instrumen surat berharga negara (SBN). Hal ini pun menjadi salah satu fokus DPPK di paruh kedua tahun ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menyebut, industri memang masih harus bekerja keras dalam rangka memenuhi alokasi investasi di obligasi pemerintah. Pasalnya, masih ada selisih cukup besar dari batas minimal sebesar 30% hingga tutup tahun nanti.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat sampai dengan bulan Juni kemarin, porsi investasi SBN di Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) baru mencapai 25%. Sedangkan, porsi SBN di dana yang dikelola Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) adalah sebesar 21,8%.
Salah satu hal yang masih menantang dalam memenuhi aturan ini diantaranya adalah jumlah pasokan SBN yang ada di pasaran. "Selain itu, dari sisi harga dan potensi imbal juga jadi perhatian," kata dia.
Kondisi ini lebih menyulitkan bagi DPPK skala kecil, karena ruang gerak dalam berinvestasi jadi lebih terbatas.
Sementara itu dari sisi portofolio investasi DPPK-PPMP, obligasi pemerintah sudah menjadi instrumen dengan porsi terbesar. Dibelakangnya ada obligasi korporasi dengan porsi sebesar 22,7%.
Lalu diikuti oleh instrumen saham, deposito, dan reksa dana masing-masing sebesar 15,53%, 13,75%, dan 6,97%.
Sementara di DPPK PPIP, keranjang obligasi korporasi punya porsi terbesar mencapai 25,11%. Lalu penempatan di instrumen saham, deposito, dan reksa dana masing-masing sebesar 19,59%, 15%, 6,43%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
