KEUANGAN
Berita
AAUI desak revisi undang-undang perasuransian

REVISI UU PERASURANSIAN

AAUI desak revisi undang-undang perasuransian


Telah dibaca sebanyak 1839 kali

JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendesak pemerintah segera mengajukan rancangan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasalnya, AAUI menilai, aturan main industri asuransi nasional membutuhkan pembaharuan.

Saat ini, harmonisasi rancangan revisi UU Perasuransian telah selesai di meja kerja Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan. Namun, produk hukum berusia hampir 20 tahun itu terpaksa menunggu untuk dibahas lebih lanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lantaran terganjal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kejelasan siapa yang akan menjadi lembaga pengawas industri asuransi nantinya seharusnya tidak jadi masalah. Tinggal sebut saja dalam regulasinya, Kementerian Keuangan atau lembaga pengawas lainnya yang sedang dipersiapkan (OJK),” ujar Ketua AAUI Kornelius Simanjuntak kepada KONTAN, Senin (21/2).

Maklum, salah satu fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pengawas industri asuransi bakal berpindah tangan ke OJK. Sementara, saat ini, pembahasan RUU OJK masih belum selesai.

Hal senada disampaikan oleh pelaku industri asuransi selaku Direktur Utama PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) Willy Suwandi Dharma. Menurut dia, UU Perasuransian yang lama tidak lagi sesuai dengan kondisi industri asuransi nasional saat ini yang notabene mengalami banyak perubahan.

Menurutnya, ada beberapa perubahan yang tidak diakomodir oleh UU Perasuransian yang lama diantaranya payung hukum yang kuat untuk usaha asuransi syariah, termasuk keterbatasan kewenangan regulator. “Dan, memang cuma revisi saja yang bisa mendukung pertumbuhan industri asuransi sekarang ini,” terang dia.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 1839 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Simak sektor mana saja yang prospektif!

    +

    Sejak awal tahun hingga 22 September 2014, saham-saham sektor perbankan memberikan return terbesar.

    Baca lebih detail..

  • Meramal gerak IHSG setelah rekor

    +

    Analis berbeda pendapat soal prospek kinerja IHSG ke depannya.

    Baca lebih detail..