Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penangan Pandemi Covid-19.
Dalam aturan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan yang cukup besar, antara lain diperbolehkan untuk mendorong dan mempercepat proses konsolidasi perbankan.
Baca Juga: OJK berwenang paksa konsolidasi, perbankan pasrah
Dalam Perppu 1/2020 itu, OJK punya kewenangan memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.
Jika menolak, lembaga jasa keuangan yang diarahkan OJK akan dikenakan sanksi tegas.
Sanksinya mulai dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10 miliar atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300 miliar.
Sementara jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, akan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1 triliun.
Baca Juga: OJK minta debitur yang mampu agar tetap membayar cicilan kredit
Menurut Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso Perppu tersebut memiliki sifat pre-emptive alias amunisi bagi pemangku kebijakan agar mengurangi potensi perlambatan ekonomi yang lebih dalam, akibat pandemi Covid-19.
