KEUANGAN
Berita
DJSN Berharap Status Penyelenggara SJSN Bisa Segera Diputuskan

DJSN Berharap Status Penyelenggara SJSN Bisa Segera Diputuskan


Telah dibaca sebanyak 1091 kali
DJSN Berharap Status Penyelenggara SJSN Bisa Segera Diputuskan

JAKARTA. Setelah resmi dilantik, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) langsung bergerak cepat. Pekan ini DJSN akan mengundang empat Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPJS. Keempat BPJS itu adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, serta PT Asabri.

Anggota DJSN Adang Setiana mengatakan, pembahasan RUU BPJS di tingkat pemerintah sampai sekarang masih belum tuntas. Pembahasan yang paling alot menyangkut bentuk dan status hukum BPJS. "Kami akan berunding dengan empat BPJS tentang status mereka sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," ujarnya, akhir pekan lalu.

Saat ini ada dua usulan yang berkembang. Pertama, status hukum BPJS akan berubah menjadi badan khusus seperti wali amanat. Kedua, mempertahankan bentuk hukum BPJS, yaitu BUMN seperti saat ini.

Usulan yang menginginkan BPJS berbentuk badan khusus datang dari kalangan pekerja dan pengusaha. "Jika menjadi badan khusus, kinerja keuangan BPJS diharapkan semakin membaik. Manfaatnya pun dapat dirasakan para peserta," kata Hariyadi Sukamdani, anggota DJSN yang mewakili kelompok pengusaha.

Hariyadi mengaku pernah melakukan studi banding ke Korea Selatan terkait SJSN. Di sana, dana pensiun dikelola secara profesional oleh badan khusus non-BUMN. Seingat Haryadi, badan pengelola pensiun di Korsel tercatat mengelola dana US$ 225 miliar atau setara Rp 2.250 triliun untuk melayani 54 juta penduduk. "Sementara di dalam negeri, PT Jamsostek mengelola dana yang nilainya Rp 60 triliun untuk ratusan juta penduduk," tutur Hariyadi.

Sementara itu, usulan agar BPJS tetap berbentuk BUMN datang dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ini yang akan kami bicarakan dalam pertemuan nanti. Kami inginnya bisa cepat menemukan solusi, supaya pelaksanaan SJSN bisa lebih cepat," kata Adang.

DJSN merupakan regulator SJSN yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DJSN berwenang merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan SJSN, termasuk menentukan besaran iuran SJSN.

Editor: Barratut Taqiyyah
Sumber: KONTAN
Telah dibaca sebanyak 1091 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Ada ratusan produk, pilih mana?

    +

    Ada sekitar 850 produk reksadana beredar saat ini. Pilihlah yang sesuai dengan gaya investasimu

    Baca lebih detail..

  • Menimbang return reksdana dan investasi lain

    +

    Return reksadana memang ciamik sepanjang tahun ini. Tapi, belakangan muncul gejolak di pasar. Apakah lebih baik mengamankan aset di instrumen aman seperti deposito, atau emas yang harganya sekarang lebih murah?

    Baca lebih detail..