kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kinerja BPJS Kesehatan semakin positif


Kamis, 30 Oktober 2014 / 20:58 WIB
Kinerja BPJS Kesehatan semakin positif
ILUSTRASI. Kunjungan Komisaris Utama PGEO Sarman Simanjorang ke salah satu sumur panas bumi di PLTP Kamojang


Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membukukan kinerja yang semakin positif. Pertumbuhan tersebut terlihat dari naiknya jumlah peserta, fasilitas kesehatan, hingga makin cepatnya waktu penyelesaian klaim.

Hingga tanggal 24 Oktober 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 130.286.703 orang. Angka ini cukup meningkat jika dibandingkan dengan data peserta per Agustus 2014 lalu yaitu sebesar 127.251.791 jiwa.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano menyampaikan, jumlah peserta tersebut hampir memenuhi target sepanjang tahun 2014. "Kemarin kita sudah sempat revisi, target terbaru kita tahun ini kan 131 juta jiwa. Kurang sedikit lagi," jelas Tono.

Data per Agustus 2014 menunjukkan mayoritas peserta masih dari kalangan penerima bantuan iuran yaitu sebanyak 86,4 juta jiwa atau sebesar 67,89%. Sedangkan dua posisi selanjutnya ditempati kalangan bukan penerima bantuan iuran yaitu para pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 11.351.092 orang atau sekitar 8,92% dan para pegawai swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) yakni sebanyak 9.568.541 jiwa atau sebesar 7,51% dari total peserta.

Selain jumlah peserta, jumlah fasilitas kesehatan (faskes) baik tingkat pertama maupun lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga naik. Pada bulan Juni 2014, tercatat jumlah faskes primer sebanyak 16.831 dan bertumbuh menjadi 17.419 faskes per Agustus 2014 yang terdiri dari 9.768 puskesmas, 3.590 dokter praktik perorangan, 1.890 klinik pratama, 1.327 klinik TNI/Polri, 836 dokter gigi praktik mandiri, serta 8 RS D Pratama. Adapun total kunjungan sekitar 34,82 juta dengan jumlah rujukan ke tingkat selanjutnya sebesar 4,16 juta.

Sedangkan jumlah faskes tingkat lanjutan naik dari 1.551 per Juni 2014 menjadi 1.574 hingga Agustus 2014 dengan rincian 18 RS pemerintah kelas A, 135 RS pemerintah kelas B, 294 RS pemerintah kelas C, 158 RS pemerintah kelas D, 127 RS khusus, 34 RS khusus jiwa, 602 RS swasta, dan 103 RS TNI. "Ada juga 40 RS Polri dan 63 klinik utama. Kami juga telah bekerja sama dengan faskes penunjang, yakni 1.359 apotek dan 801 optikal," lanjut Tono.

Kemudian, dengan total perolehan iuran mencapai Rp 25,65 triliun hingga Agustus 2014, pihak BPJS Kesehatan telah membayar klaim sebesar Rp 24,4 triliun. Kinerja yang semakin baik juga terlihat dari waktu penyelesaian klaim dengan rata-rata 2,95 hari. Data ini diperoleh dari 12 kantor divisi regional BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. "Kalau per Juni rata-rata 3,16 hari. Berarti semakin cepat, jauh lebih cepat dari batas waktu 15 hari. Papua rata-ratanya hampir 5 hari, tapi masih jauh (lebih cepat)," ujar Tono. 

Selain itu, hingga saat ini BPJS Kesehatan telah menambah jaringan kantor dan operasionalnya, terdiri dari 13 kantor divisi regional, 118 kantor cabang, 1 kantor cabang prima, 367 kantor layanan operasional, 1.220 BPJS Kesehatan Center, serta 19 liaison officer. Tono berujar, pihaknya juga telah bekerja sama dengan 30 perusahaan asuransi swasta melalui skema koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) guna memberikan tambahan manfaat non medis bagi kalangan mampu yang ingin merasakan keuntungan lebih. 

Dengan kinerja yang semakin positif, lanjut Tono, pihaknya mengaku senantiasa mendorong seluruh lapisan masyarakat agar segera mendaftar ke BPJS. "Himbauan kami khususnya kepada para pekerja penerima upah agar secara gotong royong, bersama-sama daftar. Jadi pada awal tahun 2019, semua masyarakat Indonesia yang diprediksi 257,5 juta jiwa itu sudah memiliki BPJS," harapnya.

Di lain pihak, Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan menanggapi beberapa keluhan masyarakat terkait lamanya proses validasi peserta BPJS Kesehatan yang memakan waktu tujuh hari serta kewajiban masyarakat untuk memiliki rekening. Purnawarman mengaku, prosedur tersebut ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dan menunjang keteraturan dalam administrasi maupun pembayaran. 

"Kami terima pembayaran hanya melalui bank. Supaya pembayarannya tertib sekaligus mengedukasi ke masyarakat agar secara gotong royong mendaftarkan keluarganya. Supaya semua punya jaminan. Kalau lamanya waktu administrasi, biar rapi datanya masuk ke kita. Kan pesertanya ratusan juta," katanya. 

Hadirnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) cukup membuat beberapa kalangan masyarakat bingung. Hal ini karena Indonesia sebelumnya telah memiliki BPJS Kesehatan. Akan tetapi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Tono Rustiano mengimbau masyarakat agar tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. "Tidak perlu khawatir. Sebenarnya KIS itu merek baru dari BPJS. Sudah terintegrasi dan nantinya BPJS juga yang akan kelola," terangnya.

Untuk kurun waktu yang akan datang, Tono menjelaskan bahwa perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap di mana target awal adalah sebanyak 15 ribu orang. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu keputusan final pada rapat koordinasi yang sejatinya akan dilakukan hari ini, Jumat (31/10). "Kami siap dukung. Nanti kayak Jamkesmas akan diganti jadi KIS, bertahap. Tapi yah kita masih menunggu ke arah mana pemerintah ini," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×