: WIB    --   
indikator  I  

Pelaku bursa mendapat hak membela diri

Pelaku bursa mendapat hak membela diri

JAKARTA. Kabar baik bagi para pelaku bursa di luar lembaga pengatur dan pengawas. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyiapkan aturan baru yang memfasilitasi para pelaku bursa seperti perusahaan efek, manajer investasi, hingga emiten, untuk mengajukan pembelaan atas sanksi. Bila pembelaan mempunyai bukti kuat, sanksi bisa dibatalkan.

Rencana ini tertuang dalam draf Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi. Regulator telah mempublikasikan draf aturan itu, sekaligus dimintakan tanggapan dari pelaku usaha.

Sesuai situs resmi Bapepam-LK, permintaan tanggapan ini berlangsung sejak 30 April-22 Mei 2012. Tanggapan akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan draft itu sebelum akhirnya disahkan.

Sesuai draf itu, kebijakan ini bertujuan memberi prosedur yang jelas bagi pelaku usaha saat mengajukan keberatan atas sanksi. Regulator memang belum pernah mengatur soal keberatan ini. "Biasanya kami hanya diberi kesempatan menjelaskan apa penyebab masalahnya, apakah disengaja atau tidak, setelah itu pemberian sanksi," kata Eko Yuliantoro, Direktur Utama Bahana Securities, Rabu (2/5).

Menurut rancangan aturan ini, semua pihak yang terkena sanksi dari Bapepam-LK atau lembaga pengatur bursa seperti Bursa Efek Indonesia hingga PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, bisa mengajukan keberatan atau pembelaan. Keberatan harus disampaikan maksimal 20 hari setelah pemberian sanksi. Bila batas waktu terlewati, keberatan ditolak.

Permohonan keberatan hanya boleh diajukan sekali per sanksi. Isi keberatan, minimal memuat alasan permohonan dan hal-hal yang diinginkan pemohon. Pemohon bisa juga melampirkan bukti-bukti. Bila Bapepam-LK merasa bukti itu perlu tambahan, pemohon harus melengkapinya maksimal 14 hari kemudian.

Kebijakan ini jelas akan menguntungkan pelaku usaha. Soalnya, pemberian sanksi bisa ditelaah lebih dalam lagi. Selain itu, pembayaran sanksi denda juga bisa ditunda sebelum ada putusan baru terkait keberatan tersebut.

Mediasi formal

Rayendra L. Tobing, Direktur PT Indo Premier Sekuritas mendukung draf ini. Menurutnya, rencana kebijakan itu akan berdampak positif bagi industri.
Marciano Herman, Direktur Utama Danareksa Sekuritas senada. Ia menyarankan, Bapepam-LK menambahkan ketentuan tentang mediasi formal.

Soalnya, regulator hanya akan memberikan hak pembelaan sebanyak sekali per kasus. Itupun hanya melalui dokumen tertulis. "Mediasi formal agar utusan perusahaan bisa bertatap muka dengan Bapepam-LK, sehingga bisa menyampaikan pembelaan secara jelas," kata Marciano.

Alasan dia, pengajuan keberatan melalui surat terkadang kurang bisa tetap sasaran. "Surat kadang tidak bisa menjelaskan fakta," tambahnya.

Namun, apabila Bapepam-LK menolak usulan ini, ia berharap pengajuan keberatan diperbanyak menjadi dua kali. Tujuannya adalah agar pemberian sanksi itu benar-benar terasa adil.


Reporter Mona Tobing, Dani Prasetya, Feri Kristianto
Editor Barratut Taqiyyah

PERATURAN BAPEPAM-LK

Feedback   ↑ x
Close [X]