Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 63,7 miliar terkait pengalihan fungsi Pengawasan Perbankan BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana tersebut terbagi dalam dua pos utama.
Pos pertama mencakup penataan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), penyiapan data dan sistem informasi, pengelolaan dokumen, serta perencanaan aset dan logistik.
"Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2012 sebesar Rp 7,7 miliar," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (26/1).
Pos kedua adalah anggaran investasi untuk hal-hal terkait penyiapan infrastruktur dan teknologi informasi OJK. Untuk sementara, BI menyediakan dana sebesar Rp 55 miliar. Darmin memaparkan infrastruktur tersebut akan mencakup sarana pertukaran informasi terintegrasi antara OJK, BI dan Lembaga Penjamin Sosial. Termasuk migrasi database dari sistem informasi BI ke sistem informasi pengawasan OJK.
Anggaran operasional BI 2012 Dana untuk OJK tersebut di luar alokasi anggaran pengeluaran operasional BI tahun ini. Tahun 2012 bank sentral menetapkan anggaran pengeluaran operasional sebesar Rp 5,231 triliun dan menargetkan anggaran penerimaan operasional sebesar Rp 27,367 triliun.
Anggaran pengeluaran operasional dialokasikan pada setiap satuan kerja di BI. Rinciannya, untuk gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 2,135 triliun. Pengembangan dan pemeliharaan SDM sebesar Rp 1,536 triliun. Logistik sebesar Rp 537 miliar. Penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung sebesar Rp 347 miliar. Pajak sebesar Rp 428 miliar. Biaya tak terduga sebesar Rp 249 miliar.
Sementara itu, penerimaan anggaran operasional terdiri pengelolaan devisa Rp 22,85 triliun, pengelolaan Surat-surat berharga dalam negeri dan pembiayaan Rp 4,01 triliun, pengelolaan sistem pembayaran Rp 207,6 miliar, perbankan Rp 49,28 miliar dan penerimaan administrasi Rp 237,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
