Reporter: Agus Triyono | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor yang menunggu kepastian pemerintah terkait pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota tampaknya masih harus bersabar. Pasalnya, walau proyek tersebut sudah lama direncanakan dan sering dibahas, sampai saat ini pemerintah belum memberikan kepastian mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Kabar terbaru dari Adang Saf Ahmad, Kepala Unit atawa National Capital Integrated Coastal Development (NCIDC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat justru mengungkap, proyek yang ditaksir bisa menelan dana investasi sampai Rp 500 triliun tersebut belum menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi penurunan muka tanah Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah masih lebih memilih untuk membangun tanggul di titik kritis Jakarta.
Saat ini, pembangunan tanggul sepanjang 4,8 kilometer yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mencapai 76%. Sementara itu yang menjadi bagian swasta; PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol serta Pemda DKI Jakarta saat ini masih terkendala lahan dan administrasi tapi diusahakan untuk diselesaikan 2019 mendatang.
Selain itu, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan pasokan air bersih ke Jakarta dengan membangun sistem penyediaan air minum baik dari Waduk Jatiluhur maupun Karian agar eksploitasi air yang selama ini dianggap menjadi biang penurunan tanah di ibukota bisa dihentikan. Saat ini pembangunan sistem tersebut sudah mulai berjalan dan diharapkan selesai bertahap 2018- 2020.
Adang mengatakan, efektivitas dari upaya tersebut dalam waktu lima tahun akan dievaluasi pemerintah. "Mulai 2017 sampai 2022 akan terus dilihat, dievaluasi efektivitasnya," katanya akhir pekan kemarin.
Kalau dari hasil evaluasi tersebut kemudian pemerintah mendapatkan kesimpulan; penurunan muka tanah bisa dikendalikan, langkah akan terus diintensifkan. Sebaliknya, kalau upaya tersebut gagal memberikan hasil pemerintah akan memutuskan untuk memililih melaksanakan opsi kedua; membangun tanggul raksasa, NCICD.
"Ya mau tidak mau harus bangun tanggul besar," katanya.
Penurunan muka tanah di Jakarta saat ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Hitungan Bappenas, per tahun tinggi muka tanah Jakarta turun sekitar 7 centimeter.
Adang mengatakan, Jika penurunan tersebut tidak ditangani, tanggul yang dibangun setinggi kurang dari 5 meter yang dibangun sekarang ini tidak akan berfungsi lama. Hitungannya, tanggul hanya mampu mengamankan pesisir utara Jakarta sampai 2030. Sesudah itu, Jakarta utara akan terendam air laut lagi.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sementara itu berharap, upaya pencegahan penurunan muka tanah juga mendapat dukungan dari Pemda DKI Jakarta. Upaya konkrit yang dia minta dari Pemda DKI Jakarta, segera membenahi penyediaan air minum agar eksploitasi air tahan bisa dihentikan.
Untuk pembenahan tersebut anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 40 triliun. "Ini tidak bisa pemerintah pusat sendiri, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah juga," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
