kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah perlu kendalikan impor dan jadwal ulang pembayaran utang


Minggu, 08 Juli 2018 / 20:25 WIB
Pemerintah perlu kendalikan impor dan jadwal ulang pembayaran utang
ILUSTRASI. Petugas Merapikan Mata Uang Rupiah


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi cadangan devisa (cadev) akhir Juni 2018 kembali melanjutkan tren penurunan, yaitu mencapai US$ 3,1 miliar menjadi US$ 119,8 miliar. Dengan demikian, total penurunan cadev sejak awal tahun hingga akhir bulan lalu telah mencapai US$ 10 miliar.

Walaupun dalam dua bulan belakangan Bank Indonesia (BI) telah menaikkan bunga acuan hingga 100 basis poin (bps) demi menjaga stabilitas kurs rupiah.

Nilai tukar rupiah melemah sejak Februari 2018 dan sempat berada dalam tren menguat sampai dengan pertengahan Juni 2018. BI mencatat, rupiah sempat berada di level Rp 13.853 per dollar AS pada 6 Juni 2018 sebagai respon kenaikan bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) akhir Mei lalu.

Namun, pasca libur lebaran, nilai tukar rupiah kembali melanjutkan tren pelemahan. Pada tanggal 28 Juni 2018, rupiah tercatat Rp 14.390 per dollar AS, melemah 3,44% point to point dibandingkan dengan level akhir Mei 2018. Secara year to date hingga saat itu, rupiah telah melemah 5,72%.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, nilai tukar rupiah masih akan berfluktuasi hingga akhir tahun di level Rp 14.700-Rp 14.800 per dollar AS.

Selama kinerja ekonomi domestik belum ada perbaikan yang signifikan, investor akan menahan untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. "Cari instrumen yang aman safe haven, beli treasury bond sama dollar AS," katanya kepada KONTAN, Minggu (8/7).

Bhima bilang, persoalan devisa negara memang harus melibatkan lintas sektor lantaran menyangkut berbagai hal, eskpor, impor, pariwisata, utang, hingga remitansi tenaga kerja Indonesia. Makanya tak hanya BI, pemerintah pun perlu berupaya mendorong cadev.

Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengendalian impor, khususnya impor yang terkait proyek pemerintah. Menurut Bhima menyarankan, jika pemerintah mau mengurangi impor kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) proyek infrastruktur, makad dikurangi menjadi 60%-70%.

"Komitmen BUMN penting agar defisit perdagangan mengecil sehingga permintaan valas turun. Kalau impor BUMN-nya diatur saya kira cukup signifikan menguatkan cadev," tambahnya.

Selain itu, untuk memperkuat cadev, pemerintah juga bisa memacu lifting minyak untuk mengurangi impor minyak mentah, mendorong kinerja ekspor habis-habisan lewat relaksasi perpajakan, dan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban utang-utang bilateral pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×