Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muhammad Said Didu buka suara soal kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) saat ini yang didera kasus gagal bayar saving plan. Kepada KONTAN, eks Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu menyatakan bahwa tahun 2007-2008, Jiwasraya pernah mengajukan permohonan penambahan modal dari pemerintah senilai Rp 6 triliun.
Menurut Said, pada periode 2007-2008 Jiwasraya mengalami masalah keuangan pelik, sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Alhasil, pada periode 2007-2008 Jiwasraya menanggung defisit neraca keuangan hingga Rp 6 triliun.
"Saat itu sempat dibahas diinternal, dan direkomendasikan mendapatkan suntikkan modal dari pemerintah," ujar Said Didu kepada KONTAN, Selasa (29/1).
Namun saat usulan tesebut dibahas ditingat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, muncul suara-suara agar Jiwasraya menempuh cara lain, tidak dengan menerima tambahan penanaman modal negara (PMN). Pemberian PMN kepada Jiwasraya ditakutkan bisa menimbulkan risiko lebih besar. Akhirnya, pemerintah tidak pernah menyuntikkan bantuan permodalan bagi Jiwasraya.
"Lalu entah bagaimana caranya, akhirnya kinerja Jiwasraya sempat membaik di tahun 2010, tanpa adanya bantuan permodalan dari pemerintah," tutur Said. Mengenai proses membaiknya kinerja Jiwasraya, Said Didu menyatakan tidak tahu persis bagaimana hal itu bisa terjadi.
Namun yang jelas, lanjut Said Didu, di bawah kepemimpinan Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya tahun 2008 menggantikan Herris Simanjuntak, Jiwasraya bisa diselamatkan. Tahun 2008, kondisi Jiwasraya memang diujung tanduk. Pada tahun itu, Jiwasraya kekurangan cadangan premi senilai Rp 5,73 triliun. Jumlah dana sebesar inilah yang kemudian diajukan Jiwasraya kepada pemerintah untuk memberikan bantuan suntikan modal.
Restrukturisasi Jiwasraya berlangsung diera kepemimpinan sejumlah Menteri BUMN. Diantaranya Sofyan Djalil, yang menjabat Menteri BUMN periode Mei 2007-Oktober 2009 menggantikan Soegiharto. Pasca Sofyan Djalil, tampuk pimpinan kementerian BUMN dipimpin oleh Mustafa Abubakar yang menjabat hingga Oktober 2011. Selanjutnya Dahlan Iskan menesruskan estafet kepemimpinan kementerian BUMN dari Mustafa Abubakar, hingga Oktober 2014. Dan sejak Oktober 2014 hingga kini, Jiwasraya dalam pengawasan kementerian BUMN di bawah komando Rini Soemarno.
