Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kalangan perbankan swasta alias non pelat merah harus memupus harapannya jauh-jauh untuk bisa kebagian jatah pengelolaan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Migas. Dana ASR sejauh ini dan ke depan akan terus dikhususkan untuk dikelola oleh bank-bank milik pemerintah saja.
Wakil Kepala BP Migas Hardiono menuturkan, dana ASR merupakan dana untuk rehabilitasi lingkungan pasca adanya kegiatan tambang oleh KKKS. Di mana, setiap KKKS bisa mengajukan klaim dana ke pemerintah sebagai bagian dari cost recovery. "Dana ASR itu dana yang dipakai pasca-operasi untuk perbaikan lingkungan dan itu adalah dana yang dibayarkan kembali oleh pemerintah, masuk dalam skema cost recovery. Jadi, bank-bank yang layak menerima (mengelola) ya bank pemerintah," ungkapnya kepada KONTAN di Jakarta, Jumat (6/8).
Namun, Hardiono menambahkan, bisa saja nanti jika memang bank-bank pemerintah sudah kebanjiran atau kewalahan menerima dana ASR, baru bisa dipikirkan kemungkinan membagi dana tersebut untuk ditempatkan di bank non pelat merah. "Tapi kami tetap utamakan bank pemerintah karena konsep cost recovery tersebut," kata Hardiono.
Seorang bankir di bank swasta kelas kakap mengungkapkan, bank swasta tertarik untuk ikut mengelola dana ASR. "Mestinya bank swasta bisa ikut (kelola)," ujarnya. Catatan saja, sampai Juni 2010, total dana ASR yang ditempatkan di bank pelat merah mencapai US$ 144 juta. Jika dihitung bersama bunga pengembangannya maka nilainya mencapai US$ 148 juta. Dana tersebut tersebar di tiga bank BUMN yakni Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. "Terbesar di BRI," kata Hardiono. Di BNI
misalnya, penempatan dana ASR mencapai US$ 24 juta. Sisanya dibagi antara BRI dan Bank Mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
