Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Cita-cita pemerintah menggenjot proyek infrastruktur kembali mendapatkan tantangan. Coba tengok data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Data regulator menyebutkan, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) kredit konstruksi terus mendaki. Per Mei 2016, NPL kredit konstruksi sebesar level 4,84%, hampir menyentuh batas aman yang ditetapkan regulator di level 5%.
Kendati sudah hampir mendekati batas aman, sejumlah bank yang dihubungi KONTAN tak khawatir. Alasan perbankan, proyek konstruksi besar dengan nilai jumbo masih dalam kondisi sehat.
Menurut Senior EVP Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar, kenaikan NPL di sektor konstruksi tidak menggambarkan kondisi kredit secara tepat. "Karena NPL konstruksi yang tinggi berasal dari kontraktor kecil dan menengah saja," ujar Alexandra, Kamis (18/8).
Dia menambahkan, kontraktor besar yang didominasi perusahaan milik pemerintah alias BUMN, memiliki NPL yang terkendali. Demi menjaga kualitas kredit, Bank Mandiri fokus menyalurkan kredit ke perusahaan BUMN.
Saat ini, Bank Mandiri mendanai 80% proyek BUMN dari total portofolio kredit konstruksi. Bank berlogo pita emas ini juga mengerem sektor komoditas yang mengalami kenaikan NPL.
Setali tiga uang, Kepala Divisi Bisnis BUMN 1 Bank Rakyat Indonesia (BRI) I Made Suka mengatakan, proyek konstruksi skala kecil dan menengah yang cenderung bermasalah. "Biasanya terjadi ketika escrow pindah ke bank lain," jelas Made.
Head of Strategy Office Bank Permata Iwan Nataliputra menilai, kenaikan NPL terjadi pada proyek konstruksi milik swasta. "Disebabkan karena ekspansi pembangunan hotel," ujar Iwan.
Herry Sidharta Direktur Korporasi Bank Negara Indonesia (BNI) mengatakan, pihaknya mengantisipasi kredit macet dengan selektif memilih calon debitur dan menimbang struktur total pembiayaan proyek. "Belum ada write off dan NPL konstruksi masih di bawah 2%," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
