Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: A.Herry Prasetyo
JAKARTA. Industri dana pensiun swasta meramal pertumbuhan dana kelolaan pada tahun ini bakal negatif. Ramalan ini akan menjadi kenaytaan jika program wajib jaminan pensiun yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap berlaku pada 1 Juli 2015 mendatang dengan besaran iuran sebesar 8%.
Nur Hasan Kurniawan, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengatakan, pelaku usaha dana pensiun swasta berhasil membukukan pertumbuhan dana kelolaan rata-rata 20% dalam lima tahun terakhir. Tahun ini, pertumbuhan dana kelolaan diperkirakan bisa mencapai 20%. Namun, penerapan program jaminan pensiun dengan besaran iuran sebesar 8% pada semester kedua tahun ini akan menekan pertumbuhan dana pensiun swasta. “Dengan adanya jaminan pensiun, kami memperkirakan pertumbuhan bisa minus," ujar Nur, Senin (20/4).
Nur tidak memerinci seberapa besar tekanan terhadap pertumbuhan dana kelolaan dana pensiun swasta. Namun, saat ini, Nur mengklaim, tidak sedikit peserta perusahaan di DPLK menyatakan untuk menghentikan kepesertaannya lantaran beban kesejahteraan yang tinggi.
Malah, beberapa pemain dana pensiun pemberi kerja berencana membubarkan diri jika jaminan pension oleh BPJS Ketenagakerjaan diterapkan. . "Sudah ada beberapa anggota yang menyatakan demikian," kata Suheri, Pelaksana Tugas Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Sebagai gambaran, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset industri pensiun hingga Februari 2015 cenderung melambat. Aset industri dana pensiun per Februari 2015 tercatat sebesar Rp 193,26 triliun atau hanya naik 3% ketimbang akhir tahun lalu yang sekitar Rp 187,51 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
