kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Asuransi diberi masa transisi di bisnis penjaminan


Rabu, 20 Januari 2016 / 19:55 WIB
Asuransi diberi masa transisi di bisnis penjaminan


Reporter: Dina Farisah | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggolkan Undang-Undang Penjaminan (UU Penjaminan) pada 17 Desember 2015. Perusahaan asuransi tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha penjaminan, termasuk menerbitkan surety bond.

Juru bicara pengusul RUU Penjaminan Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pasca UU Penjaminan diketuk palu, maka perusahaan asuransi tidak lagi dapat menerbitkan penjaminan proyek (surety bond) seperti sedia kala.

Namun aturan ini masih memberikan tenggat waktu atau masa transisi bagi perusahaan asuransi untuk tidak lagi menggarap kegiatan usaha penjaminan.

"Selama ini perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha penjaminan karena belum ada Undang-Undangnya. Kalau UU ini telah disahkan pemerintah, mau tidak mau mereka harus melakukan transisi," ujar Misbakhun kepada KONTAN.

Mengutip draft final UU Penjaminan yang diterima KONTAN, Bab XV mengenai Ketentuan Peralihan pasal 61 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang di luar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) ini wajib menyesuaikan dengan UU ini dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak berlakunya UU ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×