Bank Victoria (BVIC) Lunasi Jatuh Tempo Utang Rp 154,22 Miliar

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) telah melunasi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 yang jatuh tempo pada 8 November 2026 senilai Rp 154,22 miliar. 

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/11/2026), Bank Victoria telah mengalokasikan dana sebesar Rp 150 miliar untuk pelunasan pokok obligasi.

Sementara itu, dana untuk pembayaran kupon bunga obligasi mencapai Rp 4,22 miliar.

Baca Juga: Bank Victoria Siapkan Rp 154,22 Miliar untuk Lunasi Obligasi Subordinasi

Manajemen Bank Victoria memastikan dana untuk pelunasan pokok dan bunga obligasi tersebut telah disediakan pihaknya. Sebelumnya, dana tersebut ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki bank.

"Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan kupon bunga obligasi tersebut kepada pemegang obligasi," demikian tertulis dalam keterbukaan informasi.

Sebagai informasi, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 diterbitkan dengan nilai pokok Rp 150 miliar.

Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 800 miliar.

Dalam prospektusnya, obligasi tersebut menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dengan tenor tujuh tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran kupon dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 8 Februari 2020 dan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo pada 8 November 2026.

Obligasi tersebut diterbitkan pada nilai nominal 100% dari jumlah pokoknya dan memperoleh peringkat idBBB (Triple B) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Baca Juga: Lunasi Obligasi Jatuh Tempo, Bank Victoria Siapkan Rp 154,22 Miliar

Adapun obligasi subordinasi ini tak dijamin dengan agunan khusus, tak dijamin oleh pemerintah maupun pihak ketiga, serta tak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Instrumen tersebut juga merupakan kewajiban perusahaan yang disubordinasi sesuai ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News