Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap, penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meningkatkan rasio inklusi keuangan di Indonesia. Pasalnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, saat ini, rasio inklusi keuangan Indonesia baru di kisaran 36% atau lebih rendah dibanding beberapa negara lain di Asia Tenggara.
Agus menyebut, dengan menggunaan kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang difasilitasi oleh empat bank Himbara antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN), penerima bantuan juga memperoleh fasilitas menabung selain menukarkan saldo di kartu tersebut untuk menerima bantuan.
"Rakyat langsung mempunyai tabungan dan menjadi terarah untuk tidak menghabiskan uangnya dengan menggunakan kartu ini," ujar Agus dalam Peluncuran Bantuan Pangan Non-Tunai, Jakarta, (23/2).
Adapun KKS tersebut dapat digunakan keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang diberi nama elektronik warung gotong royong (e-warong).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, seluruh bantuan sosial atau bansos dapat diperoleh melalui agen Laku Pandai yang digagas OJK dan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diinisiasi BI. Selain itu, OJK juga telah memberikan pendampingan serta edukasi bagi masyarakat agar dapat menikmati fasilitas tersebut dengan maksimal.
"Kita ingin mengajak masyarakat tidak boros, jangan dipakai sekaligus, yang diperoleh bisa ditabung. Kita sudah edukasi juga, dalam konteks ini ada bimbingan dari pendamping," kata Muliaman.
Sebagai informasi, penukaran bantuan pangan non-tunai di KKS merupakan kelanjutan dari pemberian bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKS) sejak 2016 melalui kartu yang sama.
Agus menjamin keluarga penerima manfaat akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang lebih sederhana dengan registrasi secara kolektif. "Dengan begitu, akses kepada lembaga keuangan formal lebih mudah, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung. Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh penerima dapat dijadikan pertimbangan perbankan apabila penerima mulai ingin meningkatkan kegiatan usahanya," imbuh Agus.
Penyaluran bantuan pangan non-tunai pada 2017 ditargetkan kepada 1,286 juta keluarga penerima manfaat dengan total nilai Rp 1,7 triliun. Target tersebut direncanakan meningkat signifikan pada 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
