Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Test Test
JAKARTA. PT Bank BNI Tbk sudah mantap membatalkan rencana penerbitan obligasi subordinasi senilai US$ 300 juta tahun ini. Untuk menambah modal, BNI akhirnya memilih melakukan penerbitan saham baru (rights issue) di kuartal empat tahun ini.
Chief Financial Officer BNI Yap Tjay Soen menuturkan, salah satu faktor yang jadi pertimbangan BNI untuk memilih rights issue adalah animo pasar. "Kami sudah melakukan road show ke banyak negara, dan banyak investor yang menyatakan tertarik menjadi pembeli," jelas Yap di Jakarta, Kamis (3/6).
BNI berharap bisa melepas semua sisa saham yang bisa dimiliki publik. Saat ini, jumlah saham beredar BNI hanya sebesar 23,64%. Sisanya, sebesar 76,36% dimiliki pemerintah. "Yang akan dilepas sekitar 16,36% sehingga sampai di batas kepemilikan saham publik sebesar 40%," jelasnya.
Dengan demikian saham bank pelat merah ini menjadi lebih likuid dan BNI juga bisa mendapatkan potongan pajak.Sesuai aturan, emiten dengan porsi saham publik mencapai 40% atau lebih akan mendapat potongan pajak 5%.
Yap menghitung, BNI bisa meraup dana antara Rp 4 triliun sampai Rp 7 triliun dari hajatan tersebut. Jika dihitung berdasarkan harga BBNI pada penutupan Kamis (3/6) sebesar Rp 2.475 per saham, BNI bisa mengantongi dana Rp 6,19 triliun dari pelepasan 2,5 miliar saham baru itu.
Imbasnya, rasio permodalan alias capital adequacy ratio (CAR) BNI bisa naik dari 13,1% menjadi 15% -16%. "Kami perlu modal yang nyaman supaya bisa leluasa berekspansi, tanpa itu sulit bertumbuh," imbuh Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo.
Yap mengaku, untuk penerbitan saham baru ini BNI belum memiliki standby buyer definitif. Tetapi, sudah banyak calon investor asing yang menyatakan berminat membeli saham baru BNI ini.
Sepertinya rencana BNI ini bakal mulus. "Komite privatisasi sudah setuju, tinggal membawanya ke DPR," kata Said Didu, Sekretaris Kementerian Negara BUMN. Pemerintah mendukung rencana BNI meningkatkan likuiditas sahamnya. Bahkan, jika memungkinkan saham publik ditambah jadi 41%.
Kalangan politisi di Senayan mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah untuk membahas rights issue BNI ini. Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDIP Aria Bima menuturkan, sejauh ini belum ada ada agenda khusus untuk membahas rencana rights issue BNI. Ia menilai, pelepasan saham pemerintah di bank BUMN termasuk BNI hanya menjadi pilihan terakhir untuk menambah modal. "Saya tidak terlalu yakin urgensi dari rights issue ini," katanya.
Golkar bersuara sebaliknya. "Kami mendukung rights issue BNI, karena memang penting untuk perseroan," tegas Adi Putra Taher, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Namun, ia menyarankan agar rights issue dilakukan secara cermat ketika pasar sedang bagus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
