Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melapor apabila mengalami kendala dalam menjalankan praogram Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), termasuk karena kendala geografis.
Dalam keterangan tertulis, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris bilang, perlu dilakukan pemetaan, prioritas pengadaan, dan respons cepat pengadaan obat untuk wilayah tertentu. Laporan Pemda tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi terkait pengadaan obat bagi peserta JKN-KIS.
Di RSUD Talaud, Sulawesi Utara misalnya terjadi kesulitan pasokan obat-obatan karena lokasi yang cukup jauh. Selain karena faktor geografis akses distribusi obat, permasalahan ketersediaan obat disinyalir juga terjadi akibat kelengkapan administrasi proses pengadaan obat.
Akibat terjadinya kekosongan obat tersebut, muncul potensi peserta JKN-KIS membeli obat di luar rumah sakit. Padahal obat semestinya sudah termasuk dalam tarif INA CBG’s yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"Kami dari BPJS Kesehatan juga siap membantu mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat sehingga ke depannya tidak terjadi kasus serupa,” kata Fachmi usai melakukan kunjungan ke RSUD Talaud, Puskesmas Melonguane, dan Kantor Kabupaten Talaud.
Sebagai informasi, hingga 1 Juli 2017 jumlah total peserta JKN-KIS telah mencapai 178,3 juta jiwa.
BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 20.850 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 9.829 Puskesmas, 4.510 Dokter Praktik Perorangan, 5.348 Klinik Pratama, 14 RS Kelas D Pratama, dan 1.149 Dokter Gigi. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.433 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.172 RS dan Klinik Utama, 2.264 Apotek, dan 997 Optik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
