Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menilai bahwa kenaikan peringkat perseroan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan posisi fundamental usaha yang kuat.
Sekertaris perusahaan BTN, Eko Waluyo dalam siaran pers di Jakarta, Selasa menyampaikan bahwa Pefindo telah meningkatkan peringkat BTN dari sebelumnya "idAA" (double A) menjadi "idAA+" (double A plus).
"Kami menyambut baik peningkatan peringkat itu, itu akan memacu semangat perseroan untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang," katanya.
Ia menambahkan bahwa Pefindo juga meningkatkan peringkat atas surat utang yang diterbitkan BTN, yakni obligasi XII Bank BTN Tahun 2006, obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010, obligasi XV Bank BTN Tahun 2011, obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012, obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013, dan obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A hingga D.
"Pemeringkatan itu berlaku untuk periode 18 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017," paparnya.
Eko Waluyo menambahkan dengan naikya peringkat perseroan maka akses dana pasar modal akan lebih luas dengan biaya yang lebih murah sehingga "cost of fund" perseroan akan lebih efisien dan kinerja perseroan dapat meningkat lagi.
Sementara itu, Analis Pefindo Imelda Rusli mengatakan bahwa posisi perseroan diuntungkan secara substansial dari regulasi pemerintah untuk mendukung program perumahan, seperti dana subsidi pembiayaan rumah dari pemerintah dan aktiva tertimbang menurut risiko yang lebih rendah untuk KPR bersubsidi.
"Dengan dampak positif dari regulasi itu, posisi bisnis BTN menjadi semakin kuat dan indikator finansialnya juga telah membaik di tahun 2015, sementara dalam jangka waktu dekat hingga menengah terdapat banyak potensi bisnis bagi perseroan dengan posisi sebagai 'anchor' bagi program satu juta rumah untuk mengurangi 'backlog' perumahan di Indonesia," paparnya.
Namun, ia mengatakan bahwa peringkat perseroan tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas yang moderat dan profil kualitas aset yang berada di bawah rata-rata.
Per 31 Desember 2015, pemerintah memegang 60,04 persen saham BTN dan sisanya sebesar 39,96 persen dimiliki oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
