Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas anggaran belanja Kementerian dan Lembaga dalam APBNP 2016 sebesar Rp 113 triliun dapat berpengaruh pada likuiditas bank. Direktur Keuangan dan Treasury Bank Tabungan Negara (BTN), Iman Nugroho Soeko menilai, kalau anggaran dipangkas berarti ada beberapa segmen ekonomi yang permintaannya menyusut. Sehingga permintaan kredit di sektor tersebut juga menurun.
Meski begitu Iman belum dapat memastikan segmen mana yang akan terkena imbasnya. BTN telah mengambil ancang-ancang guna mengantisipasi hal tersebut salah satunya dengan menerbitkan instrumen keuangan wholesale lebih awal seperti penerbitan Negotiable Core Deposit (NCD) senilai Rp 1,14 triliun di awal Agustus, obligasi sebesar Rp 3 triliun dan EBA-SP Rp 1 triliun pada awal September 2016 mendatang. “Selain itu, nanti kita akan prediksi apakah perlu menerbitkan NCD atau pinjaman bilateral di bulan-bulan berikutnya,” katanya.
Sekadar informasi, hingga semester I kredit yang telah disalurkan BTN sebesar Rp 42,06 triliun dengan pencapaian program sejuta rumah telah mencapai 400.982 unit dengan rincian KPR sebanyak 100.175 unit dan dukungan konstruksi sebanyak 300.807 unit. Sedangkan dari sisi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) turun dari 4,70% tahun 2015 menjadi 3.41% pada tahun 2016 dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 22,07%.
Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Haru Koesmahargyo justru mendukung inisiasi pemerintah itu guna menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang berangsur membaik. “Kalau pengaruhnya ke pertumbuhan kredit saya belum bisa memperkirakan dan pemotongan tersebut tidak pada sektor yang produktif,” katanya kepada KONTAN (11/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
