Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan mengalami perubahan susunan pengurus.
Heru Budi Hartono telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris perseroan sehubungan dengan pengangkatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Heru Budi Hartono telah dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Pj Gubernur Jakarta pada Senin (17/10), menggantikan Anies Baswedan yang telah rampung mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (17/10), Haru Koesmahargyo Direktur Utama BTN mengatakan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Heru pada tanggal 13 Oktober 2022. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 12 Oktober 2022.
Baca Juga: Resmi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Segini Kekayaan Heru Budi Hartono
Menurut peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota dewan komisaris perseroan akan berakhir dengan sendirinya sejak tanggal pelantikannya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Manajemen BTN menyatakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono pada waktunya, BTN akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan dan anggaran dasar perseroan.
Seperti diketahui, Heru menjabat sebagai Komisaris BTN sejak 2019. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta pada 2013-2014, Wali Kota Jakarta Utara pada 2014-2015, Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk pada 2014-2016.
Baca Juga: Heru Budi Hartono Resmi Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Ini Pesan Mendagri
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada 2015-2017, Komisaris Bank DKI pada 2015-2018 dan Kepala Sekretariat Presiden pada 2017 hingga kini.
BTN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Oktober 2022. Adapun agendanya adalah meminta persetujuan atas rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
