kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Dirut Mandiri ingin kartu 'Jokowi' seperti Tabanas


Senin, 03 November 2014 / 18:37 WIB
Dirut Mandiri ingin kartu 'Jokowi' seperti Tabanas
ILUSTRASI. Dampak Negatif Tidak Sarapan, Pilih Menu Sarapan Pagi Sehat Berikut


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dengan diresmikannya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat memasyarakatkan layanan perbankan kepada masyarakat seperti program Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas).

Diharapkan, langkah ini dapat meniru program pemerintah yang berhasil memasyarakatkan layanan perbankan kepada masyarakat melalui program Tabanas pada era Orde Baru.

Budi berharap, tiga kartu sakti yang peluncurannya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini, dapat menjadi Tabanas baru dalam hal meningkatkan jumlah nasabah.

"Saya harapkan dengan adanya inisiatif pemerintah melakukan program ini, bisa terulang lagi seperti Tabanas yang membuat masyarakat Indonesia secara massif masuk ke sistem perbankan sehingga uangnya bisa dipakai untuk membangun Indonesia," ujar Budi di kantor pusat PT Pos Indonesia, Jakarta, Senin (3/11). 

Budi bilang, saat ini industri perbankan Tanah Air sedang kekeringan likuiditas. Hal ini disebabkan karena masih minimnya masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di bank. Jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di bank baru sekitar 60 juta-70 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang berkisar 240 juta jiwa.

"Dalam jangka panjang, kami berharap program ini bisa memastikan golongan masyarakat bawah juga bisa memiliki akses keuangan. Nanti kedepannya, secara otomatis kami akan bisa mendapatkan benefit dari masyarakat dalam jangka panjang," katanya. 

Lebih lanjut Budi menilai, potensi dana dalam program kartu sakti untuk masyarakat kurang mampu ini sekitar Rp 300 triliun-Rp 500 triliun. Angka tersebut menurutnya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang saat ini mencapai Rp 3.700 triliun-Rp 3.800 triliun.

Namun demikian, potensi dari tiga kartu yang diluncurkan pemerintah terhadap DPK ini, diharapkan akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, diperlukan waktu sekitar 5 tahun-10 tahun seperti Tabanas, dimana dana tersebut bisa masuk ke perbankan, sehingga dapat digunakan untuk penyaluran kredit dan sebagainya.

"Sekarang dikasih target 1 juta kartu pertama. Nanti berikutnya Presiden Jokowi ingin 15,5 juta kartu. Kedepannya ini sama seperti program Tabanas. Butuh 5-10 tahun supaya bisa uang itu masuk ke sistem perbankan, bisa dapat bunga, bisa dipakai untuk kredit," jelas Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×