Reporter: Issa Almawadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus menggenjot realisasi penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas bank pembangunan daerah (BPD) sebagai penyalur kredit.
Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, mengatakan untuk menggenjot pembiayaan FLPP BPD diharapkan memiliki rencana kerja yang jelas dan memiliki unit khusus. "FLPP sangat cocok bagi BPD karena banyak berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan banyak dari mereka yang belum punya tempat tinggal," ujar Sri, pada pekan lalu.
Sri menambahkan, seharusnya kendala penyaluran FLPP hanya pendanaan. Maklum, karena KPR bersifat jangka panjang, maka bank harus menyiapkan dana jangka panjang pula. Meski sebagian besar besar sumber pendanaan sudah ditalangi pemerintah.
Informasi saja, ada 14 BPD yang sudah menandatangani kerjasama FLPP dengan Kemenpera, tapi hanya 10 BPD yang aktif menyalurkan FLLP, antara lain Bank NTT, BankJawa Timur, Bank Sulawesi Tenggara, Bank Riau Kepri, Bank Sumatera Utara Konvensional dan Syariah, Bank Kalimantan Selatan, Sumsel Babel, BPD Yogyakarta, dan Bank Kalimantan Timur.
Sementara empat BPD yang masih memproses penyaluran FLPP adalah BPD Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bank Nagari dan Bank Papua.
Raharjo Adisusanto, Direktur Utama Sarana Multi Finance (SMF), mengatakan masalah pendanaan jangka panjang bisa diatasi dengan sekuritisasi aset yang akan ditawarkan ke pasar modal. "Kerjasama dengan kami. Bank tidak perlu khawatir akan dana jangka panjang. Tapi, selama ini belum ada yang memanfaatkan fasilitas kami dengan maksimal," ujarnya.
Raharjo menambahkan, Bank Tabungan Negara yang sudah bekerjasama dengan SMF sudah merasakan manfaat. Tahun lalu, dari Rp 3,1 triliun pendanaan FLPP BTN, sebagian besar berasal dari SMF melalui sekurititasi aset. Nah, karena BTN sudah menjadi perusahaan terbuka, sudah bisa mendapatkan pendanaan sendiri dengan menerbitkan obligasi.
Salusin, Kepala Divisi Agrobisnis dan Ritel Bank Jawa Timur mengatakan, mampetnya penyaluran FLPP akibat rendahnya minat masyarakat dan pengembang dalam mengembangkan program ini.
Hingga kuartal I-2013, dari 500 unit yang ditargetkan, hanya satu unit rumah yang sudah terealisasi. "Bagaimana menyalurkan kredit jika rumahnya tidak ada. Selain itu, prosedurnya yang rumit membuat penyaluran menjadi lambat," tambah Salusin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
