Reporter: Umar Idris | Editor: Test Test
JAKARTA. Para nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) ada baiknya menyimak data terbitan Bank Indonesia. Deputi Direktur Direktorat Kredit BPR dan UMKM BI Y. Santoso Wibowo menyebutkan, masih ada 15 BPR di Jabodetabek yang belum memiliki modal, sesuai peraturan BI.
Sebanyak 15 BPR itu memiliki modal kurang dari Rp 5 miliar. Padahal syarat permodalan dari BI, para BPR itu harus memiliki modal minimal 70% dari Rp 5 miliar, dan di luar Jakarta sebesar Rp 2 miliar. "Kami minta mereka memenuhi syarat modal ini hingga akhir tahun ini," kata Santoso, di depan para peserta Rapat Kerja BPR se-Jabodetabek, kemarin (21/8).
Jika BPR tersebut tidak memiliki dana, Santoso menghimbau agar 15 BPR itu segera melakukan merger dengan BPR lain yang berkantong lebih tebal. "Masih ada waktu lima bulan bagi pemilik BPR untuk melakukan merger," kata Santoso.
Meski modalnya cekak, namun ke-15 bank tak masuk dalam pengawasan khusus BI. "Kami masih melihat perkembangan," kata Santoso.
Saat ini, ada sekitar 253 BPR di Jabodetabek. Angka itu setara dengan 7% jumlah total BPR di tingkat nasional, yaitu 1.800 BPR. Dari nilai aset, BPR di Jabodetabek mencapai Rp 2,2 triliun. Dari seluruh BPR di Indonesia, BPR di Jabodetabek memiliki tingkat kredit macet (NPL) sebesear 9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional mencapai 7,30%. "Dari segi kesehatan, ada sekitar 83% BPR yang sehat, dan hanya 17% yang tidak sehat," tutur Santoso.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat DKI Jaya dan Sekitarnya Hiras Lumban Tobing mengakui ada anggotanya belum memenuhi kecukupan modal minimal. Namun Hiras mengaku yakin hingga akhir tahun 15 BPR tersebut akan memenuhi mencukupi modalnya. "Saya yakin mereka akan memenuhi aturan BI," kata Hiras.
Tingginya tingkat kredit macet di BPR wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya, kata Hiras, akibat karakteristik masyarakat di DKI Jakarta berbeda dari daerah lain. "Masyarakat di Jabodetabek masih sangat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM," kata Hiras. Selain itu, persaingan BPR dengan lembaga keuangan lain di Jabodetabek juga sangat tinggi sehingga meningkatkan NPL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
