Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Empat belas nama usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bersaing memperebutkan tujuh kursi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) mulai beredar di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis mengungkapkan nama-nama tersebut bukanlah informasi resmi yang tertuang dalam surat keputusan Presiden.
"Ini informasi yang masuk ke saya. Saya sendiri masih belum membaca surat resminya yang dari Presiden. Harusnya surat sudah masuk ke Pimpinan karena menurut UU Presiden harus menyerahkan paling lambat 5 April 2012," ungkap Harry, Senin (9/4).
Berdasarkan informasi yang beredar tersebut, nama Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad dan Mantan Deputi Gubernur BI Achyar Ilyas disebut-sebut sebagai calon yang bersaing untuk posisi Ketua DK-OJK. Mantan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa dan Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution kandidat yang bersaing untuk posisi Wakil Ketua.
Sementara itu, di posisi Kepala Eksekutif Perbankan kandidatnya adalah Direktur Internasional Bank Indonesia (BI) Nelson Tampubolon dan Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi. Di posisi Kepala Eksekutif Pasar Modal nama kuat yang bersaing adalah Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida dan Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Walujanto.
Nama Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rahmatarwata dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani akan bersaing untuk kursi Kepala Eksekutif Asuransi dan Jasa Keuangan. Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ilya Avianto dan Executive Vice President Audit Internal Bank Mandiri Rijani Tirtoso menjadi kandidat untuk anggota bidang Audit.
Terakhir, nama Mantan Ketua Pusat Penelitian dan Analisis Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan Kepala Kantor BI Cabang New York Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono bakal memperebutkan anggota bidang Perlindungan Konsumen.
"Nama-nama itu sekali lagi belum bisa saya komentari karena saya belum lihat suratnya secara langsung. Hanya secara informal," kata Harry.
Ia mengungkapkan pengumuman resmi mengenai keempat belas nama tersebut akan disampaikan pada Rapat Paripurna di DPR Rabu, (11/4). Nantinya ke semua nama tersebut diseleksi lagi melalui tes kelayanan dan kepatutan oleh DPR.
"DPR bisa menerima nama-nama itu, menolaknya, atau hanya memilih sebagian. Keputusannya setelah rapat internal melalui proses dengar pendapat dengan LSM, asosiasi perbankan, pasar modal, asuransi, yayasan lembaga konsumen jasa keuangan, dan mungkin kita akan minta data dari PPATK dan Badan Intelegen Nasional (BIN)," ungkap Harry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
