Sumber: KONTAN | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menjelang tutup tahun, perbankan daerah kebanjiran dana. Mengutip data Bank Indonesia, sampai Agustus 2009 kemarin, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank pembangunan daerah (BPD) mencapai Rp 173,69 triliun.
Angka ini naik 21,24% dibanding posisi per akhir Desember 2008 sebesar Rp 143,26 triliun. Sedangkan secara year on year, nilai DPK tumbuh 18,56%.
Para pengelola BPD mengakui, kenaikan DPK tersebut tidak lepas dari derasnya aliran masuk duit pemerintah. Maklumlah, mendekati akhir tahun pemerintah mendadak sibuk menghabiskan anggaran untuk mengejar tenggat proyek.
Nah, uang pemerintah itu tidak langsung habis dibelanjakan, tapi sebagian mengendap di BPD. "Siklus anggaran merupakan salah satu faktor penentu DPK di BPD. Anggaran pemerintah mencapai 50% dari total DPK," ujar Direktur Utama BPD Papua, Eddy R. Sinulingga, Selasa (20/10).
Duit pemerintah biasanya mengalir kencang ke bank daerah mulai bulan Juni. Sementara, penarikan dana mulai ramai dari Oktober hingga akhir tahun. "Bulan Oktober ini, penarikan giro milik pemerintah mulai meningkat," tutur Direktur Utama BPD Kalimantan Barat, Djamaludin Malik. Dari total DPK BPD Kalbar senilai Rp 4,1 triliun, sebanyak 40% merupakan duit pemerintah.
Kenaikan DPK BPD juga ditopang oleh pertumbuhan dana masyarakat yang tersimpan dalam bentuk tabungan dan deposito. "Ini hasil pembenahan produk yang kami lakukan," ujar Eddy.
Untuk tabungan dan deposito misalnya, tawaran fitur BPD kini tidak kalah menarik dengan produk bank umum. Termasuk soal jaringan ATM, kantor cabang, dan pemberian hadiah kepada nasabah.
Pengelola BPD mengaku tidak bersaing meraih dana dengan menawarkan bunga tinggi. "Meski tidak ada aturan tertulis untuk ikut kesepakatan 14 bank, namun kami menawarkan bunga yang sama dengan bank umum, di bawah 8%," ujar Eddy. Nilai DPK BPD Papua kini Rp 8,5 triliun. "Tumbuh sekitar 15% dari akhir tahun lalu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
