Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pembiayaan sektor pertanian menjadi salah satu perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Malah, wasit sektor keuangan ini membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pertanian Organik untuk memberikan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan di sektor pertanian.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Mulya E. Siregar mengatakan, dukungan perbankan, terutama bank syariah, pada sektor pertanian memang masih terbatas, sehingga perlu didorong ke arah itu. "Misalnya dukungan penyediaan informasi yang komprehensif dan up to date mengenai siklus usaha serta peluang bisnis sektor pertanian khususnya organik dari hulu hingga hilir," ujar Mulya, Rabu (4/5).
OJK, menggandeng setidaknya 18 anggota dalam Pokja Pertanian Organik. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada tiga anggota perwakilan perbankan syariah. Yakni, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Syariah Mandiri (BSM), serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah).
Data pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian termasuk perburuan dan kehutanan pada akhir Februari 2016 tercatat sebesar Rp 7,83 triliun. Jumlah ini memang masih kecil ketimbang total penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
Berdasarkan catatan OJK, jumlah penyaluran pembiayaan tersebut hanya setara 3,71% dari total pembiayaan perbankan syariah yang berjumlah Rp 211,57 triliun.
Perbankan syariah yang memiliki beragam akad pembiayaan memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam sektor usaha pertanian organik. Terlebih, sektor ini potensial. Malah, hasil pertanian memiliki kewajiban zakat 5% atau 10%. Angka tersebut lebih besar dari zakat harta yang sebesar 2,5%.
Dari hal ini saja mengindikasikan potensi keuntungan yang besar pada sektor pertanian sehingga layak mendapat kucuran pembiayaan. Mulya menambahkan, dalam waktu dekat akan ada demonstration plot (lahan percontohan) pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian organik sebagai pilot project sekaligus pengujian lapangan mengenai kelayakan pembiayaan pada sektor pertanian organik.
Sejauh ini, baru bank pembangunan daerah (BPD) yang cukup konsentrasi membiayai sektor pertanian. Sebagai contoh, BPD Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut BPD NTB, di sektor ini, BPD NTB memberikan kredit kepada petani atau dikenal dengan kredit ketahanan pangan serta energi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
