kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Penerbit e-wallet harus izin ke BI


Rabu, 16 November 2016 / 14:12 WIB
Penerbit e-wallet harus izin ke BI


Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah menerbikan aturan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016. Pada PBI tersebut, BI mewajibkan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran harus mengajukan izin ke BI sebelum mereka menjalankan produk dan jasa.

Nah, yang terbaru pada PTP adalah penyelanggara dompet elektronik (e-wallet), serta penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya harus mengajukan izin ke BI, serta memperoleh izin BI dalam melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran.

Di sisi lain penyelenggara jasa sistem pembayaran terdiri dari prinsipal, penyelanggara switching, penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelanggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya .

Sementara itu, pihak yang mengajukan izin untuk menjadi prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×