Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka mendorong tingkat perekonomian di daerah, pemerintah tengah mendorong sektor pariwisata. Bank Indonesia (BI) menyebut, peningkatan sektor pariwisata juga dijadikan sebagai langkah untuk menggenjot pendapatan devisa negara untuk mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada kuartal II 2018 yang mulai melebar.
Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan beberapa insentif bagi sektor jasa keuangan terutama perbankan agar lebih tertarik masuk ke sektor tersebut. Antara lain dengan memberi insentif batas minimum pemberian kredit (BMPK) dan Peraturan OJK (POJK) modal inti, agar memperluas akses permodalan sektor usaha pariwisata kepada perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pekan lalu mengatakan, pihaknya memang tengah giat mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Antara lain dengan mendorong kearifan lokal, pertanian, makanan tradisional dan lain-lain.
"Pariwisata akan kami buat kluster, proyek-proyek di daerah kami dorong. Pariwisata itu bisa mendatangan turis dari luar negeri, nah itu sumber dollar. Tapi kebanyakan turis hanya singgah sebentar, harus dibuat agar lebih lama di Indonesia," ujar dia, Selasa (28/8). Wimboh menambahkan, dengan cara tersebut OJK berharap pendapatan devisa Indonesia akan lebih besar.
Tak hanya dari sisi perbankan, OJK juga telah melakukan beragam upaya untuk mendorong sektor pariwisata di daerah terutama dari segi pelaku usaha. Antara lain, dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Bank Wakaf Mikro, BUMDes Center dan sebagainya.
"Kita harus bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah, terutama desa. Sehingga mendorong demand for credit baru, demand for lending baru, serta produk layanan keuangan lainnya," tambah Wimboh.
Di sisi lain, pihak perbankan juga mengaku siap mendorong sektor pariwisata terutama bank pembangunan daerah (BPD). PT BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) misalnya, yang mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu fokus pembiayaan utama ke depan. Hal ini sejalan dengan nawacita pemerintah untuk menggali potensi di daerah.
"Salah satu sektor yang kami sasar adalah pariwisata. Namun, geliatnya belum secepat daerah-daerah lain yang lebih agresif di sektor ini," tulis Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto kepada Kontan.co.id, Sabtu (1/9).
Edie mengatakan, peran pemerintah daerah (pemda) yang saat ini masih menjadi kunci peningkatan ekonomi di daerah, terutama pariwisata. Pihaknya menjelaskan, beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Sumut antara lain dengan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) khusus kepada pelaku UMKM di Sumatra Utara. Lewat cara ini lah, Edie optimistis geliat ekonomi di daerah dapat tumbuh secara signifikan.
Sejauh ini, pihaknya tercatat sudah menyalurkan KUR mencapai Rp 550 miliar. Lantaran penyalurannya baik, pemerintah pun menambah kuota KUR Bank Sumut pada tahun ini menjadi total Rp 700 miliar.
"Kami dorong UMKM, porsinya sudah 40% di perluasan sektor perdagangan dan pengolahan bahan baku. UMKM tentu mendukung pariwisata, namun infrastrukturnya harus lebih dulu disiapkan, kalau tidak, ya, tidak ada pengunjung datang," sambungnya.
Selain Bank Sumut, PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) mengatakan sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi setempat pun tengah serius menggarap sektor ini.
Direktur Utama Bank SulutGo Jeffry Dendeng menuturkan, mayoritas kredit Bank SulutGo memang mengarah ke sektor pariwisata antara lain hotel, restoran dan transportasi. "Sejalan dengan pemprov, Bank SulutGo sudah mengarahkan pembiayaan ke sektor pariwisata antara lain hotel, restoran dan transportasinya. Sayangnya kami belum menyalurkan KUR," ungkap Jeffry.
Asal tahu saja, Bank SulutGo sampai dengan Juli 2018 telah menyalurkan kredit Rp 11,19 triliun. Jumlah tersebut meningkat 13,9% secara year on year (yoy) dari perolehan bulan Juli 2017 sebesar Rp 9,82 triliun.
Selain bank daerah, bank pelat merah juga turut aktif mendorong sektor pariwisata. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) misalnya, menargetkan dapat menggenjot kredit ke sektor pariwisata hingga dua digit pada akhir tahun ini.
Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menuturkan sampai dengan Juni 2018 lalu saja pihaknya sudah mencatatkan realisasi kredit pariwisata sebesar Rp 13 triliun atau naik 17% secara yoy. "Jika dari awal tahun, pertumbuhan kredit pariwisata BNI tumbuh 4% year to date," katanya.
Meski porsi kredit sektor ini masih kecil, Herry menyebut, komposisinya meningkat dari 3,2% di tahun 2016 menjadi 3,6% dari total penyaluran kredit Bank BNI di sepanjang tahun 2017.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data uang beredar yang dirilis oleh BI per Juli 2018, pertumbuhan kredit secara total tercatat sebesar 11% yoy menjadi Rp 4.989,8 triliun.
Berdasarkan sektornya, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) mengalami peningkatan secara total 8,94% yoy menjadi Rp 1.035,9 triliun.
Bila dirinci, bank sentral menyebut berdasarkan jenis penggunaannya sektor PHR pada kredit investasi naik 7,2% dari bulan sebelumnya yang baru tumbuh 5,1%.
Peningkatan pertumbuhan kredit investasi PHR ini khususnya terjadi pada subsektor perdagnagan ekspor minyak biji kelapa sawit mentah di wilayah Sumatra Utara dan Jawa Timur. Sejalan dengan kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) pada sektor PHR juga ikut tumbuh 11,5% yoy naik dibanding bulan Juni 2018 yang tumbuh 11% yoy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
