Reporter: Arief Ardiansyah, Dian Pitaloka Saraswati, Anna Suci Perwitasari, Raymond Reynaldi, Hendra Gunawan | Editor: Imanuel Alexander
Menyambut tahun terakhir masa pengawasannya, BI memaparkan rencana aturan industri perbankan tahun depan di Bankers Dinner. Model pengawasannya bersifat umum tapi lebih ketat. Ini relevan dengan kondisi ekonomi terkini.
Jumat malam lalu (23/11) terasa begitu istimewa bagi para bankir di negara ini. Di pengujung pekan itu, mereka menghadiri acara Bankers Dinner, yang sejatinya digelar rutin saban akhir tahun oleh Bank Indonesia (BI). Sembari bersantap makan malam, Gubernur BI menyampaikan beberapa arahan kebijakan strategis regulator untuk industri perbankan di tahun depan.
Dulu, acara ini selalu berlangsung di awal tahun. Namun, dua tahun terakhir, BI memajukan waktu pelaksanaan Bankers Dinner menjadi akhir tahun. Tujuannya agar arah kebijakan bank sentral tahun depan bisa langsung diakomodasi oleh para bankir dalam rencana bisnis bank (RBB).
Namun, acara “makan malam” kali ini mungkin terasa lebih spesial karena merupakan Bankers Dinner terakhir para bankir dengan BI. Maklum, mulai awal 2014, pengawasan bank di Tanah Air beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dus, mulai awal 2014, jamuan santap malam akan digelar oleh OJK. “Kami juga akan membuat acara seperti ini nanti, tapi dengan audiens yang lebih luas, tak hanya perbankan,” tandas Komisioner OJK Nelson Tampubolon. Tapi, lanjut dia, BI tetap perlu acara seperti ini untuk mengomunikasikan kebijakannya ke publik.
Sejak jauh-jauh hari pejabat BI sudah menyatakan akan merilis setidaknya lima aturan baru di akhir tahun ini dan tahun 2013. Nah, Bankers Dinner kali ini merupakan momen untuk menjelaskan rencana aturan baru itu kepada para bankir.
Aturan-aturan warisan terakhir BI menyangkut fungsi bank sebagai wali amanat (trustee bank), perizinan berjenjang (multiple license), dan revisi aturan kepemilikan tunggal (SPP). Tak lupa BI akan menandaskan kembali mengenai aturan uang muka minimal pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor di bank syariah.
Tak ketinggalan, “pesan” BI dalam Bankers Dinner dua tahun terakhir ini yaitu efi siensi perbankan. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan, selama ini BI menekankan efisiensi bank melalui pendekatan secara individual saat melakukan pengawasan ke tiap bank. “Kini, ada aturan bersifat lebih umum yang membuat bank lebih efi sien,” katanya.
Sumber KONTAN di perbankan menduga latar belakang BI melansir “sekeranjang” aturan baru itu karena banyaknya praktik fraud di perbankan Indonesia saat ini. Nilai praktik kejahatan bank ini mungkin tak sebesar kasus-kasus fraud sebelumnya.
Tapi, bila menumpuk,nominal mungil bisa menjadi masalah di industri bank. Sedangkan Kepala Ekonom Bank Mandiri Group, Destry Damayanti, menilai, setahun menjelang berakhirnya masa pengawasan BI memang merupakan saat yang tepat untuk merilis aturan-aturan baru.
Kondisi ekonomi yang masih gonjang-ganjing, peralihan pengawasan bank yang melewati fase Pemilihan Umum 2014, dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia pada 2015 membuat regulator harus antisipatif. “Kalau tidak justru terlambat dan membuat OJK harus kerja keras,” katanya.
Di sisi lain, industri perbankan juga tumbuh pesat dan butuh pengawasan yang lebih baik. Pengaturan izin berjenjang dengan pembagian zona dan persyaratandi dalamnya bisa memudahkan pengawasan bank. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana aturan baru BI ini relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan proyeksinya. “Tapi, saya merasa ada kecenderungan BI seperti berupaya memperlambat ekonomi,” imbuhnya.
Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menampik anggapan aturan baru ini sikap reaktif BI menjelang akhir masa pengawasan. Ini bagian dari pelaksanaan Arsitektur Perbankan Nasional (API) dengan lima pilarnya. “Jadi, ini sebuah rangkaian yang panjang dan tidak tibatiba,” tandasnya.
***Sumber : KONTAN MINGGUAN 09 - XVII, 2012 Laporan Utama Menyambut tahun terakhir masa pengawasannya, BI memaparkan rencana aturan industri perbankan tahun depan di Bankers Dinner. Model pengawasannya bersifat umum tapi lebih ketat. Ini relevan dengan kondisi ekonomi terkini.
Jumat malam lalu (23/11) terasa begitu istimewa bagi para bankir di negara ini. Di pengujung pekan itu, mereka menghadiri acara Bankers Dinner, yang sejatinya digelar rutin saban akhir tahun oleh Bank Indonesia (BI). Sembari bersantap makan malam, Gubernur BI menyampaikan beberapa arahan kebijakan strategis regulator untuk industri perbankan di tahun depan.
Dulu, acara ini selalu berlangsung di awal tahun. Namun, dua tahun terakhir, BI memajukan waktu pelaksanaan Bankers Dinner menjadi akhir tahun. Tujuannya agar arah kebijakan bank sentral tahun depan bisa langsung diakomodasi oleh para bankir dalam rencana bisnis bank (RBB).
Namun, acara “makan malam” kali ini mungkin terasa lebih spesial karena merupakan Bankers Dinner terakhir para bankir dengan BI. Maklum, mulai awal 2014, pengawasan bank di Tanah Air beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dus, mulai awal 2014, jamuan santap malam akan digelar oleh OJK. “Kami juga akan membuat acara seperti ini nanti, tapi dengan audiens yang lebih luas, tak hanya perbankan,” tandas Komisioner OJK Nelson Tampubolon. Tapi, lanjut dia, BI tetap perlu acara seperti ini untuk mengomunikasikan kebijakannya ke publik.
Sejak jauh-jauh hari pejabat BI sudah menyatakan akan merilis setidaknya lima aturan baru di akhir tahun ini dan tahun 2013. Nah, Bankers Dinner kali ini merupakan momen untuk menjelaskan rencana aturan baru itu kepada para bankir.
Aturan-aturan warisan terakhir BI menyangkut fungsi bank sebagai wali amanat (trustee bank), perizinan berjenjang (multiple license), dan revisi aturan kepemilikan tunggal (SPP). Tak lupa BI akan menandaskan kembali mengenai aturan uang muka minimal pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor di bank syariah.
Tak ketinggalan, “pesan” BI dalam Bankers Dinner dua tahun terakhir ini yaitu efi siensi perbankan. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan, selama ini BI menekankan efisiensi bank melalui pendekatan secara individual saat melakukan pengawasan ke tiap bank. “Kini, ada aturan bersifat lebih umum yang membuat bank lebih efi sien,” katanya.
Sumber KONTAN di perbankan menduga latar belakang BI melansir “sekeranjang” aturan baru itu karena banyaknya praktik fraud di perbankan Indonesia saat ini. Nilai praktik kejahatan bank ini mungkin tak sebesar kasus-kasus fraud sebelumnya.
Tapi, bila menumpuk,nominal mungil bisa menjadi masalah di industri bank. Sedangkan Kepala Ekonom Bank Mandiri Group, Destry Damayanti, menilai, setahun menjelang berakhirnya masa pengawasan BI memang merupakan saat yang tepat untuk merilis aturan-aturan baru.
Kondisi ekonomi yang masih gonjang-ganjing, peralihan pengawasan bank yang melewati fase Pemilihan Umum 2014, dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia pada 2015 membuat regulator harus antisipatif. “Kalau tidak justru terlambat dan membuat OJK harus kerja keras,” katanya.
Di sisi lain, industri perbankan juga tumbuh pesat dan butuh pengawasan yang lebih baik. Pengaturan izin berjenjang dengan pembagian zona dan persyaratandi dalamnya bisa memudahkan pengawasan bank. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana aturan baru BI ini relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan proyeksinya. “Tapi, saya merasa ada kecenderungan BI seperti berupaya memperlambat ekonomi,” imbuhnya.
Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menampik anggapan aturan baru ini sikap reaktif BI menjelang akhir masa pengawasan. Ini bagian dari pelaksanaan Arsitektur Perbankan Nasional (API) dengan lima pilarnya. “Jadi, ini sebuah rangkaian yang panjang dan tidak tibatiba,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
