Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan menahan diri dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada awal tahun. Lantaran, bankir menunggu dahulu ketentuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait KUR tahun 2023 dengan total plafon Rp 450 triliun. .
Kemenko Perekonomian baru mengundangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR 2023 pada 27 Januari kemarin. Sebab, dari beleid ini terdapat beberapa hal yang berbeda antara program KUR 2022 dan 2023.
Bila pada tahun lalu, KUR mendapat subsidi tambahan sehingga bunga yang harus dibayarkan debitur dipukul rata hanya 3%. Pada aturan terbaru, pemerintah memberikan bunga berjenjang tergantung jenis KUR dan tipe debitur.
Baca Juga: Ingatkan KUR Digunakan untuk Keperluan Produktif, Jokowi: Jangan Dipakai Beli Mobil
Pada pasal 18, Kemenko Perekonomian menetapkan bunga atau marjin KUR super mikro sebesar 3% dengan plafon paling banyak 10 juta. Jangka waktu super mikro untuk modal kerja hingga 3 tahun sedangkan untuk investasi bisa sampai 5 tahun.
Sedangkan untuk KUR mikro dengan plafon Rp 10 juta hingga Rp 100 juta juga memiliki jangka waktu yang sama dengan KUR super mikro. Namun, untuk suku bunga atau marginnya tergantung pada tipe calon penerima KUR.
Bagi calon debitur yang pertama kali mengakses KUR mikro dikenakan bunga 6%, ke dua kali 7%, ketiga kali 8%, dan keempat kali 9%. Suku bunga ini juga berlaku secara berjenjang bagi debitur KUR kecil dengan plafon Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, namun jangka waktunya lebih lama untuk kredit modal kerja 4 tahun dan investasi 5 tahun.
General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Sunarna Eka Nugraha mengakui belum bisa banyak berbagi informasi terkait tren penyaluran KUR di awal tahun. Lantaran kebijakan Permenko terkait penyaluran KUR baru keluar akhir Januari 2023 lalu.
“Pada 2023 ini BNI menerima alokasi penyaluran KUR sebesar Rp 36,5 triliun. Kami meyakinkan dengan persiapan strategi yang telah kami persiapan mulai dari penyaluran KUR dengan skema klaster, value chain mitra korporasi,” ujarnya kepada KONTAN pada Jumat (10/2).
Lanjut ia, BNI menggunakan digitalisasi dalam mendukung proses kredit yang cepat dan akurat untuk mencapai target itu. Adapun pada 2022 lalu, BNI berhasil salurkan pertumbuhan KUR 19,8% yoy menjadi Rp 52,7 triliun.
“Sebagai informasi kualitas KUR BNI di akhir tahun lalu hingga awal tahun ini masih relatif terjaga dengan angka kolektabiltas masih di atas 99% hal tersebut berikan kapabilitas analisa dan penerapan prudential banking yang selalu kita junjung tinggi serta penyaluran KUR yang terus kita jaga agar sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan target penerima KUR,” jelasnya.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh
Adapun Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto menyatakan optimis dapat menyalurkan seluruh plafon KUR 2023 sebesar Rp 270 triliun. Sebab, BRI memiliki kemampuan dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp 1 triliun per hari.
“BRI telah menyiapkan Strategi selective growth dalam penyaluran KUR, yang selaras dengan strategi penyaluran kredit BRI secara umum. Selain itu BRI akan memanfaatkan hyperlocal ecosystem dengan fokus pada ekosistem desa, pasar kelompok usaha dan komoditas tertentu. BRI juga terus melakukan pemberdayaan melalui digitalisasi, yakni dengan platform PARI, Localoka dan pasar.id,” Jelasnya.
Aestika menyatakan untuk menjaga kualitas KUR yang disalurkan, BRI menerapkan strategi selective growth. Disamping itu BRI juga membuat sektor sektor prioritas dalam penyaluran KUR, yakni pada sektor produksi. BRI juga terus memperkuat penggunaan data analytic untuk memperkuat proses credit underwriting serta meningkatkan success rate restrukturisasi.
“Sepanjang tahun 2022, BRI telah berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan breakdown atau alokasi yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar Rp.252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur,” katanya.
Sedangkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengoptimalkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Syariah sejak awal tahun. Pada tahun ini, BSI mendapatkan plafon KUR sebesar Rp 11 triliun dari pemerintah.
BSI bersama Presiden Joko Widodo baru meluncurkan pembiayaan KUR pada Jumat kemarin di Aceh. BSI menargetkan bisa menyalurkan sebanyak Rp 3 triliun dari plafon itu ke provinsi Aceh pada 2023.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi berharap dengan penyaluran tersebut dapat lebih meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menyatakan BSI berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Aceh dalam meningkatkan dan mendorong roda perekonomian khususnya di sektor UMKM guna menaikkan taraf hidup.
Baca Juga: Mampu Jadi Buffer Ketahanan Ekonomi Nasional, Pemerintah Apresiasi Peran UMKM
"Salah satunya lewat penyaluran KUR, yang Alhamdulillah tiap tahunnya terus meningkat baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” kata Hery.
Di Provinsi Aceh, Hery mengatakan pihaknya memiliki catatan positif dalam penyaluran salah satu stimulus pemerintah di sektor UMKM tersebut. Hingga Desember 2022, penyaluran KUR BSI Region I Aceh mencapai angka Rp2,79 triliun atau naik senilai Rp1,19 triliun secara tahunan.
Angka penerima KUR pun meningkat dari 30.943 nasabah pada 2021 menjadi 39.872 nasabah pada akhir 2022 atau bertambah 8.929 nasabah. Hery menyebut sebagai bank syariah terbesar, BSI akan terus berupaya memberikan solusi bagi masyarakat Aceh dengan menjadi sahabat finansial, spiritual, dan sosial.
“BSI sekarang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Aceh. Bersama-sama kita harus bisa membawa Aceh keluar dari jerat kemiskinan dan memberikan angin segar bagi kemajuan provinsi ini,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
