Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru soal tata kelola dana pensiun. Salah satu hal yang akan diatur adalah soal adanya satuan tugas dan komite di tiap dana pensiun.
Dalam draf Peraturan OJK tersebut, pengurus dana pensiun wajib membentuk sejumlah satuan kerja untuk menerapkan prinsip tata kelola. Diantaranya satuan kerja audit internal, satuan kerja menajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan.
Satuan kerja audit internal nantinya bertugas membantu pengurus, pelaksana tugas pengurus, dan dewan pengawas dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Sementara satuan kerja manajemen risiko melaksanakan fungsi memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Lalu satuan kerja kepatuhan bertugas memastikan agar seluruh kegiatan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah serta mengelola risiko kepatuhan.
Selain itu juga ada aturan soal pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan komite nominasi dan remunerasi. Lalu bagai dana pensiun yang memiliki aset neto lebih dari Rp 100 miliar, komite audit dan komite pemantau risiko, wajib hukumnya.
Namun Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi meminta agar penguatan soal satuan kerja dan komite ini tidak perlu terlalu kaku. Baik soal jumlah maupun ruang lingkup tugasnya.
"Mungkin bisa dua tugas dari satuan kerja atau komite itu digabung dalam satu tempat saja," kata dia, Selasa (24/10).
Hal ini menurut dia bisa lebih memudahkan bagi pelaku industri dana pensiun. Selain dinilai akan lebih efektif, dana pensiun pun bisa menekan biaya berlebih karena harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
