Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mendorong perubahan skema penyusunan tarif premi di lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dan properti. Hal ini diantaranya untuk mengikuti best practice yang dilakukan di dunia internasional.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK FIrdaus Djelani menyebut pihaknya akan mendorong pendirian sebuah lembaga oleh pelaku usaha untuk menganalisis perkembangan pasar dan faktor risiko di kedua lini usaha tersebut. Lembaga tersebut juga bertugas menentukan besaran tarif preminya.
Tarif premi baru tetap direncanakan untuk keluar setiap dua tahun sekali. "Idealnya ada di bawah asosiasi namun sifatnya tetap independen," kata dia, Senin (10/7). Firdaus bilang pengaturan tarif premi di luar negeri memang sudah tidak lagi dilakukan oleh regulator di masing-masing negara.
Biasanya sudah ada biro atau lembaga independen khusus yang menentukan besaran premi yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Sementara sampai saat ini, besaran tarif premi kedua lini bisnis tersebut sendiri masih dilakukan oleh OJK. Meski ada peranan asosiasi dalam penyusunannya.
Hal ini menurut dia dipengaruhi beberapa alasan. Diantaranya adalah masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar menghindari terjadinya kartel bila besaran tarif premi ditentukan oleh pelaku usaha.
Untuk menghindari benturan aturan, ia melanjutkan besaran tarif premi yang dikeluarkan lembaga tersebut bersifat rekomendasi. Bila ada perusahaan yang memasang tarif di luar angka yang dikeluarkan lembaga tersebut, maka si perusahaan harus bisa menjelaskannya kepada regulator. "Kalau tak bisa menjelaskan akan kena sanksi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
