Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 14/2019, PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menyampaikan keterbukaan informasi dengan maksud menyampaikan informasi yang jelas mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
Penyampaian informasi ini bertujuan agar para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Bukopin yang rencananya akan diselenggarakan pada 25 Agustus 2020.
Baca Juga: Kookmin bakal kuasai 67% saham Bank Bukopin secara bertahap
Dalam aksi korporasi ini, Bukopin berencana akan menerbitkan saham baru tanpa HMETD dengan estimasi jumlah sebanyak-banyaknya 22,24 miliar saham kelas B dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang merupakan 57,7% dari modal yang ditempatkan dan modal yang disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT V) dan PMTHMETD.
Direktur Utama Bank Bukopin Rivan A. Purwantono mengatakan, aksi korporasi ini merupakan kelanjutan dari PUT V untuk mengakomodir rencana KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah kepemilikan saham minimal 51%.
“KB Kookmin Bank merupakan calon pemodal dan telah bersedia untuk menjadi pengambil bagian tunggal dalam PMTHMETD,” jelas Rivan dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Selasa (14/7).
Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juli 2020 dimana KB Kookmin Bank dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya dalam rencana PUT V ini dan dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga untuk melaksanakan HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan lainnya dalam rencana PUT V tersebut.
Baca Juga: Langkah Kookmin kuasai 67% saham Bukopin sudah di depan mata
Seluruh saham baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD nantinya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
