Ada Insentif RBC untuk Asuransi Investasi di Green Financing, Ini Kata Ciputra Life

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030.

Dalam roadmap tersebut, OJK menyebut akan memberikan insentif berupa keringanan Risk Based Capital (RBC) bagi perusahaan perasuransian yang berinvestasi di instrumen green financing. 

Adapun dasar pengaturan untuk pemberian insentif atas investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan atau green financing melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asurasi dan Perusahaan Reasurasi yang baru saja diundangkan pada 26 Oktober 2026. 

Baca Juga: Jamkrida Sumbar Catat IJP Penjaminan Kredit Produktif Tumbuh 13% per September 2026

PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) menyambut positif rencana kebijakan OJK untuk memberikan insentif berupa keringanan RBC bagi perusahaan asuransi yang berinvestasi pada instrumen green financing. 

Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso melihat kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk mendorong partisipasi industri asuransi dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, sekaligus mengembangkan pasar investasi hijau di Indonesia. Dari perspektif investasi, Hengky menerangkan insentif tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik terhadap instrumen green financing.

"Sebab, hal itu dapat memberikan pertimbangan tambahan dalam pengelolaan modal dan optimalisasi portofolio perusahaan," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Namun, Hengky menyampaikan bagi Ciputra Life, keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada insentif regulator. Dia bilang faktor utama tetap mencakup kualitas instrumen, potensi imbal hasil, risiko investasi, likuiditas, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.

Hengky juga melihat green financing memiliki potensi untuk menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang yang makin relevan bagi perusahaan asuransi jiwa. Selain membuka peluang diversifikasi portofolio, dia menyebut investasi itu juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Penyaluran Pinjaman LKM Tumbuh 10,53% per September 2026, Ini Penjelasan Aslindo

"Dengan demikian, kami melihat kebijakan itu sebagai momentum positif untuk menyelaraskan kepentingan bisnis dan investasi perusahaan dengan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan lingkungan," tuturnya.

Sementara itu, Hengky juga menerangkan ada sejumlah instrumen green financing yang sebenarnya dapat dimanfaatkan industri asuransi sejauh ini. Dia menyampaikan instrumennya, antara lain green bonds, green sukuk, sustainability bonds, serta instrumen lain yang memiliki karakteristik dan tujuan pembiayaan berkelanjutan. 

Hengky mengatakan Ciputra Life sendiri telah memiliki pengalaman berinvestasi pada instrumen green bonds. 

"Hal itu merupakan bagian dari komitmen kami untuk menerapkan prinsip investasi yang bertanggung jawab dengan turut memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG)," kata Hengky.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan perusahaan di situs resmi, Ciputra Life mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 1,28 triliun per Oktober 2026. Adapun instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi dengan nilai Rp 672,64 miliar, sedangkan instrumen obligasi korporasi sebagai kontributor kedua sebesar Rp 392,64 miliar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan adanya ketentuan terkait green financing tersebut membuka ruang bagi perasuransian untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR.

Baca Juga: Asuransi Digital Bersama (YOII) Jaga Laba Tetap Tumbuh pada Kuartal III-2026

Ogi menyebut ketentuan lebih rinci mengenai besaran insentif hingga mekanisme penempatan instrumen akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

"Besaran insentif, presentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen yang akan memperoleh perlakuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (5/11/2026).

Ogi mengatakan ketentuan lanjutan tersebut direncanakan akan terbit pada akhir 2026. Adapun PADK itu akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan insentif. 

Dia menambahkan, OJK akan menyusun pengaturan dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat mendukung investasi berkelanjutan dengan tetap menjaga ketahanan permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Integrasi Asuransi dan BPJS, Bisakah Biaya Berobat Lebih Terkendali?