Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keuangan BPJS Kesehatan berpotensi defisit pada tahun ini. Mengingat ada tambahan sekitar Rp 40 triliun dari klaim atau beban yang dibayarkan pada tahun lalu.
Merespon hal ini, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi desifit ini.
Salah satu yang tengah dikaji adalah penyesuaian iuran kepesertaan. Meski begitu, hal ini akan bergantung juga pada pemerintahan baru dan para pemangku kepentingan lainya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Perpanjang SIM Per 1 Juli, Cek Dokumen yang Harus Dibawa
"Selain penyesuaian iuran ada pula penyesuaian penerima bantuan iuran (PBI), rasionasisi tarif, penguatan sistem anti fraud dll," jelas Ghufron pada Kontan.co.id, Minggu (7/7).
Lebih dari itu, Ghufron menilai tambahan pengeluaran dari BPJS Kesehatan pada tahun lalu setulnya memiliki sisi positif.
Artinya, tambahnya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPJS mulai meningkat, utilisasi juga meningkat sehingga klaim pengeluaran BPJS Kesehatan tahun 2023 lebih dari Rp 40 triliun.
"BPJS Kesehatan sudah semakin bagus dan keuangan makin sehat, memang benar semakin lama aset neto semakin berkurang, maka berbagai skenario strategi telah disiapkan dan dibahas," jelas Ghufron.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong Inovasi dan Digitalisasi Layanan
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengingatkan, akan ada tantangan yang berat dihadapi BPJS Kesehatan di 2024.
Dia menyebutkan saat ini dari 267 juta peserta atau 95,75% cakupan kepesertaan masih ada sekitar 53 juta peserta yang tidak aktif.
Kedua, secara keuangan BPJS Kesehatan dibayangi tantangan potensi defisit keuangan. Mengingat ada tambahan sekitar Rp 40 triliun dari klaim atau beban yang dibayarkan di tahun 2023.
"Ada kenaikan (klaim) Rp 40 triliun lebih. Dan sudah diprediksi pada tahun 2024 ini kita akan mengalami defisit tahun berjalan sekitar Rp 18,9 triliun. Artinya apa? Aset netto BPJS Kesehatan akan tergerus dan pada saatnya nanti akan terjadi defisit dan kita akan gagal bayar," jelas Kadir.
Ia menjelaskan, defisit tahun berjalan datang dari kewajiban BPJS Kesehatan dalam membayarkan klaim ke faskes yang lebih besar dibandingkan penerimaan. Adapun selisih tersebut kini masih dapat ditutup dengan aset netto.
Baca Juga: BPJS Sortir Layanan, Keluarga Pasien Resah
Hal tersebut menjadi tantangan BPJS Kesehatan ke depan yang harus diperhatikan.
"Jadi Rp 18,9 triliun itu proyeksi, hitungan aktuaria. Proyeksi defisit tahun berjalan. Tapi kan kita masih aman karena ada aset netto yang kita bisa gunakan untuk menutupi itu (selisih biaya klaim)," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
