Reporter: Adrianus Octaviano, Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gebrakan baru telah dilontarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait likuiditas perbankan di tanah air. Dalam hal ini, Menkeu baru ini akan memindahkan sebagian dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan bakal diguyur ke perbankan, terutama bank-bank pelat merah.
Purbaya mengungkapkan dana sebesar Rp 200 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan disalurkan kepada enam bank. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Syariah Nasional (BSN).
Ia menjelaskan proporsi suntikan dana ke enam bank tersebut akan berbeda-beda. Sayangnya, ia belum bisa membocorkan masing-masing nominalnya. Paling lambat akhir pekan ini, ia akan mengumumkan terkait mekanisme guyuran dana tersebut.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Belum Hitung Dampak Suntikan Dana Rp 200 Triliun ke Himbara
Purbaya juga memastikan bahwa suntikan dana yang disalurkan tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Namun, ia melihat ini bakal mendorong bank lebih giat menyalurkan kredit dengan tetap membebaskan penggunaannya tergantung kebijakan bank masing-masing.
“(Peruntukannya) Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem,” jelasnya di lingkungan Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar mengungkapkan kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas di tengah pasar yang sangat ketat.
“Dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Wisnu kepada KONTAN, Kamis (11/9/2025).
Terlebih, ia menyebutkan bahwa saat ini BSI termasuk bank yang juga mendapat amanah mendukung program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis.
Ia pun memastikan sejauh ini kinerja BSI tercatat masih solid dan sustain. Hingga Ju 2025, pembiayaan BSI mencapai Rp 295 triliun, naik dari periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 257,7 triliun.
Sependapat, Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara melihat penempatan dana SAL pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit.
Baca Juga: Besok! Purbaya Mulai Guyurkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Ia menjelaskan berdasarkan analisa dari Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal.
“Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan, khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah,” jelas Ashidiq.
Sementara itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando memilih untuk menunggu penjelasan detail mengenai skema penempatan dana tersebut, termasuk tenor, pricing, maupun persyaratan yang akan diberlakukan.
Ia juga sependapat dengan bank lainnya yang menilai ini akan menjadi katalis bagi perbankan, termasuk BTN, untuk memperluas pembiayaan dan menurunkan biaya dana, sehingga kredit dapat lebih terjangkau bagi masyarakat serta memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Nah, meski dinilai menambah likuiditas, Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto bilang bahwa ini belum menjadi solusi atas lambatnya pertumbuhan kredit di perbankan. Seperti diketahui, kredit hanya tumbuh 7% YoY per Juli 2025 atau terendah sejak Maret 2022.
Dody lebih melihat bahwa lambatnya penyaluran kredit saat ini lebih dikarenakan permintaan yang memang sedikit. Sehingga, ia menilai yang perlu didorong adalah bagaimana pelaku usaha ini bisa meningkatkan permintaan kredit untuk ekspansi/
“Ibaratnya ini dikasih modal banyak tapi kalau tidak ada yang beli produknya juga percuma,” ujar Dody.
Baca Juga: Kemenkeu Guyur Rp 200 Triliun ke Enam Bank Himbara, Ini Rinciannya
Hal tersebut juga sejalan dengan data kredit menganggur di perbankan yang terus menanjak. Mengacu pada data OJK per Juni 2025, kredit menganggur di perbankan tercatat senilai Rp 2.304 triliun, naik dari periode sama tahun lalu senilai Rp 2.152 triliun.
Di sisi lain, Dody juga menyoroti keamanan uang yang sejatinya lebih bisa terjamin jika ditempatkan di BI. Pasalnya, jika disimpan di perbankan, bukan tidak mungkin uang tersebut tak terjamin jika memang bank tersebut mengalami kebangkrutan.
Dalam hal ini, ia mengacu pada kebijakan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang hanya menjamin simpanan maksimal Rp 2 miliar untuk tiap rekening dan tiap bank. “Kecuali memang nanti ada pengecualian untuk uang pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Perbankan Amin Nurdin lebih optimistis bahwa dana tersebut bakal disalurkan ke segmen yang memang saat ini memiliki tingkat risiko baik. Artinya, ia meyakini bank tidak akan sembrono dalam menggunakan dana tersebut.
“Kondisi NPL saa ini akan membuat bank lebih hati-hati,” tandasnya.
Selanjutnya: PTK Tetapkan 4 Strategi, Perkuat Daya Saing Maritim dan Kontribusi Energi Nasional
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (12/9) Siaga Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
