Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO) menyebut aktivasi pinjaman oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang masih sangat rendah diakibatkan fundamental koperasi yang belum kokoh.
Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 1.000 koperasi Merah Putih telah menerima pinjaman modal dari Bank Himbara. Jumlah tersebut setara dengan 1,19% dari total 83.762 KDKMP yang telah terbentuk hingga saat ini.
Wakil Ketua Umum AKRINDO Anang Zunaedi bilang ada setidaknya dua hal utama yang menyebabkan rendahnya angka aktivasi tersebut, yakni terkait pelatihan yang belum maksimal dan bentuk bisnis koperasi yang belum solid.
Baca Juga: Menkop Prioritaskan 20.000 Kopdes Merah Putih Dapat Kredit dari Himbara
Dengan pelatihan yang hanya dilakukan secara daring, Anang menilai pemahaman pengurus koperasi tak bisa dipastikan maksimal. “Kalau daring itu, fokus dan pemahaman peserta tidak bisa dipastikan hanya dengan partisipasinya,” jelas Anang kepada Kontan, Rabu (17/9/2025).
Apalagi, proses aktivasi koperasi dilakukan mayoritas secara daring, yang mana belum tentu pengurus koperasi di desa-desa familiar dengan proses tersebut. Menurut Anang, proses pelatihan dan pendampingan seharusnya dilakukan secara offline di kabupaten masing-masing, untuk memastikan pengurus paham betul terkait perkoperasian.
Anang juga mengkritisi kompetensi para pelatih yang direkrut. “Banyak orang-orang baru direkrut, apa betul paham perkoperasian? Standar kompetensinya seperti apa untuk pendamping? Begitu mereka diterjunkan ke KDKMP tetapi banyak (koperasi) yang tidak aktivasi, pendampingannya itu ada masalah berarti,” katanya.
Kemudian, dalam pelatihan juga seharusnya diberikan pembekalan terkait jenis usaha yang paling sesuai dan berpotensi menghasilkan pertumbuhan bisnis. Menurut Anang, ada tiga jenis usaha yang perlu ditekankan, yakni usaha program, usaha rintisan, dan usaha kemitraan.
Anang menyebut usaha program menjadi sangat penting karena menentukan fundamental bisnis. Sebelumnya pemerintah memang telah memberikan rekomendasi sejumlah usaha, di antaranya gerai sembako, apotek desa, serta logistik.
Namun, realisasinya berisiko tak mulus. “Misalnya LPG dan pupuk, itu kan barang subsidi yang distribusinya tertutup, tidak mungkin menambah rantai distribusi,” kata Anang.
Untuk usaha kemitraan, menurut Anang koperasi Merah Putih dapat dijadikan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Ia menilai peran tersebut paling realistis untuk koperasi.
Selain itu, Anang mendorong pembentukan usaha rintisan berbasis potensi masing-masing wilayah untuk menjadi motor bisnis. “Entah pertanian, perikanan, atau komoditi lainnya,” sebutnya.
Secara keseluruhan, Anang menilai peta jalan untuk program ini perlu lebih diperinci dan tentunya direalisasikan lebih baik. Dengan dana awal berupa pinjaman, koperasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bisnis berjalan dengan solid dan berkelanjutan.
“Dukungan pemerintah untuk aktivasi ini lebih penting daripada sekadar membentuk program KDKMP yang memang top-down,” tegas Anang.
Baca Juga: Menteri UMKM Sebut Koperasi Desa Merah Putih Jadi Agregator Produk Lokal
Selanjutnya: Beras 10 Kg Tak Cukup, DPR Minta Tambah Minyak Goreng 2 Liter di Bansos
Menarik Dibaca: Promo Alfamart Periode 16-30 September 2025, Mi Instan-Frozen Food Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
