Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Dalam roadmap tersebut, tertuang penjelasan bahwa industri penjaminan dapat mengoptimalkan potensi dengan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek hijau, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai peluang pembiayaan proyek hijau bagi industri penjaminan cukup besar dan memiliki prospek pertumbuhan yang positif dalam jangka panjang. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan OJK dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi hijau.
Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain pembiayaan UMKM yang bergerak di bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
Baca Juga: Bank Mandiri Perluas Ekosistem Digital, Gandeng Kawasan Kuliner Pagi Malam Blok M
"Selain itu, pertanian berkelanjutan, efisiensi energi, dan kegiatan usaha ramah lingkungan lainnya," katanya kepada Kontan, Jumat (20/11/2026).
Agus menuturkan industri penjaminan juga dapat berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan atau persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan.
Meski demikian, dia mengatakan besarnya peluang tersebut perlu didukung dengan pengembangan ekosistem pembiayaan hijau, kesiapan lembaga penyalur pembiayaan, dan ketersediaan proyek yang layak secara komersial.
Mengenai tingkat risiko, Agus menerangkan pada prinsipnya, pembiayaan proyek hijau tidak selalu lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konvensional. Dia bilang risiko sangat bergantung pada karakteristik usaha, kemampuan membayar debitur, kelayakan proyek, serta sektor kegiatan yang dibiayai.
Oleh karena itu, Agus menyampaikan ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan industri dalam menjamin pembiayaan hijau. Dia bilang risikonya, meliputi keterbatasan pengalaman UMKM dalam menjalankan usaha berbasis teknologi ramah lingkungan, kebutuhan investasi awal yang relatif besar, ketidakpastian pasar, serta potensi perubahan teknologi dan regulasi.
Baca Juga: OJK: Implementasi PSAK 117 Bawa Perubahan Dalam Pengakuan Kontrak Asuransi
"Dengan demikian, perusahaan penjaminan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses underwriting yang memadai, penilaian kelayakan usaha, pengelolaan konsentrasi risiko, serta kerja sama dengan lembaga pembiayaan dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pembiayaan," ungkap Agus.
Secara umum, Agus mengatakan industri penjaminan telah memiliki produk penjaminan kredit atau pembiayaan produktif bagi UMKM, termasuk pembiayaan investasi yang berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan usaha ramah lingkungan.
Selain itu, dia bilang inisiatif pengembangan penjaminan hijau atau green guarantee juga mulai menjadi perhatian dalam industri penjaminan. Namun, penjaminan pembiayaan hijau sebagai segmen atau produk yang secara khusus diklasifikasikan berdasarkan kriteria keberlanjutan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Dengan demikian, Agus menilai diperlukan pendataan dan pemetaan portofolio industri untuk mengetahui secara lebih pasti perusahaan penjaminan yang telah menjamin pembiayaan hijau, termasuk nilai dan sektor pembiayaan yang dijamin.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri penjaminan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Ogi menerangkan perannya melalui perluasan penjaminan untuk pembiayaan proyek hijau.
"Peran tersebut dapat dioptimalkan melalui perluasan penjaminan atas pembiayaan UMKM maupun proyek-proyek yang berwawasan lingkungan (green financing)," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Saham Fisik Bank Amar Wajib Dikonversi, Ini Batas Waktu dan Risikonya
Selain mendukung akses pembiayaan melalui penjaminan kredit atau pembiayaan bagi UMKM yang mengembangkan kegiatan usaha ramah lingkungan, Ogi menyebut industri penjaminan juga memiliki peluang untuk berkontribusi melalui penempatan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan, antara lain Green Bond, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, profil risiko, dan ketentuan investasi yang berlaku.
Saat ini, Ogi menyampaikan sejumlah perusahaan penjaminan juga mulai berpartisipasi dalam mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, antara lain pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi surya melalui pemasangan panel surya atau solar panel.
"Hal itu menunjukkan bahwa industri penjaminan mulai mengambil peran tidak hanya dalam memperluas akses pembiayaan, tetapi juga dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan," tuturnya.
Ke depannya, OJK mendorong agar kontribusi industri penjaminan dalam pembiayaan berkelanjutan terus ditingkatkan. Ogi bilang salah satunya melalui pengembangan produk penjaminan yang inovatif, penguatan kolaborasi dengan perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha, serta pengelolaan risiko yang memadai.
Terkait kinerja industri, data OJK mencatat, nilai imbal jasa penjaminan (IJP) industri penjaminan mencapai Rp 7,02 triliun per September 2026, atau tumbuh sebesar 20,7% Year on Year (YoY).
Adapun klaim penjaminan tumbuh sebesar 19,74% YoY, dengan nilai Rp 6,27 triliun per September 2026. Nilai aset perusahaan penjaminan per September 2026 mencapai Rp 47,26 triliun, atau terkontraksi 2,03% secara YoY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)