Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank pembangunan daerah (BPD) memburu pendanaan melalui penerbitan obligasi. Asupan dana segar ini rencananya untuk membiayai penyaluran kredit.
Untuk keperluan itu, Bank DKI menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp 1 triliun. Surat utang ini akan dirilis secara bertahap dalam waktu dua tahun.
Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Bank DKI, dengan total target dana Rp 2,5 triliun.
Obligasi yang akan ditawarkan Bank DKI dalam waktu dekat memiliki tenor selama lima tahun, dengan kupon sebesar 8,5% hingga 9,4% per tahun. "Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan," kata Kresno, Jumat (3/6).
Sebagai tambahan permodalan, Bank DKI akan mendapatkan suntikan modal dari pemegang saham utama yakni Pemerintah Provinsi DKI.
Selain itu, Bank DKI juga melakukan revaluasi aset demi memperoleh tambahan modal senilai Rp 1 triliun. “Modal kami bisa menjadi Rp 5,9 triliun dengan rasio kecukupan modal (CAR) per Maret sebesar 27%,” ujar Kresno.
Segendang sepenarian, Bank Jawa Tengah (Jateng) tahun ini juga berencana menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp 500 miliar. Aksi ini merupakan kelanjutan dari penerbitan obligasi subordinasi tahun lalu yang juga bernilai Rp 500 miliar.
“Tapi kami masih mempertimbangkan penerbitannya hingga kuartal kedua untuk melihat perkembangan suku bunganya,” terang Supriyanto, Direktur Utama Bank Jateng.
Di luar obligasi, Bank Jateng juga tengah melakukan revaluasi aset guna mendapatkan pengampunan pajak dari pemerintah sebesar 4%, yang bisa mendongkrak modal mereka. “Kami ingin mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang kami on going process,” ujar Supriyanto.
Revaluasi aset merupakan rencana Bank Jateng untuk menambah permodalan guna melangkah ke level yang lebih tinggi dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU).
Dengan melakukan revaluasi aset, bank milik pemerintah daerah (pemda) di Jateng ini percaya diri ada tambahan modal Rp 1,5 triliun hingga Rp 1,7 triliun.
Tapi, porsi kepemilikan modal pemerintah kabupaten dan kota di Bank Jateng kelak akan dikurangi. Tahun ini tercatat kepemilikan pemda atas saham Bank Jateng masih sekitar 40%.
“Di Bank Jateng, porsi kepemilikan saham oleh nonpemda (Pemerintah Provinsi Jateng) mayoritas, sekitar 55%,” kata Supriyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
