Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Sepanjang 2010, Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya menyalurkan 40% kreditnya untuk pengusaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Sementara sisanya, sebesar 60% lebih banyak dikucurkan untuk kredit konsumsi.
Padahal Bank Indonesia (BI) Desember lalu mengimbau agar BPD berperan sebagai agent of regional development untuk meningkatkan kredit ke sektor industri yang produktif.
"BPD baru 40% menyalurkan kredit UMKM, dan sisanya untuk kredit konsumsi seperti membeli mobil dan renovasi rumah," kata Y. Santoso Wibowo, Kepala Biro Pengembangan BPR dan UMKM, Jumat (25/2). Santoso mengungkapkan, secara moral BPD seharusnya menjadi motor mikro di daerahnya, bukan bank-bank nasional seperti Mandiri atau BCA.
Agar dapat mewujudkan BPD regional champion, Bank Indonesia (BI) memberikan terobosan kebijakan dalam pengembangan UMKM untuk di daerah. Salah satunya kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di seluruh provinsi yang memiliki potensi.
Namun sejauh ini, baru di wilayah Jawa Timur dan Bali saja yang mendirikan PPKD karena sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Santoso bilang untuk mendirikan PPKD butuh dana Rp 50 miliar. Tapi daerah-daerah menginginkan modalnya tidak setinggi itu, tapi hanya Rp 25 miliar.
Sebelumnya, BI mengimbau BPD berperan sebagai agent of regional development yang merupakan Pilar ke-2 BPD untuk bisa menargetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi. Khususnya untuk para pengusaha UMKM dengan mengajak kerjasama BPR setempat, baik melalui linkage program maupun menjadi APEX bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
