Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Akhir pekan lalu, Pjs. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang baru saja terpilih menjadi Gubernur BI terpilih melempar isu panas, yakni tentang rencana bank sentral melakukan langkah redenominasi rupiah.
Sejatinya, isu redenominasi rupiah sudah pernah dilontarkan oleh bank sentral sejak awal Mei 2010 lalu. Ketika itu, BI menjelaskan, posisi otoritas moneter terkait rencana redenominasi adalah baru sebatas mempelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia. Untuk mengukur keseriusan rencana tersebut, bisa dibaca
dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BI sejauh ini. Tercatat, telah melakukan studi banding ke negara-negara yang telah melakukan langkah redenominasi seperti Turki dan Rumania.
Dari hasil studi banding ke negara-negara tersebut, BI mencatat beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum langkah redenominasi diterapkan. Syarat pertama adalah kesiapan masyarakat. "Pengalaman Turki, ongkos terbesar adalah untuk sosialisasi pada masyarakat tentang langkah pemotongan nilai uang itu," cerita Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah, ketika itu.
Turki membutuhkan waktu sekitar 10 tahun sebelum benar-benar merealisasikan kebijakan redenominasi. Itu pun relatif berhasil dilakukan karena negeri Kemal Attaturk tersebut berhasil menerapkan disiplin fiskal yang cukup ketat. Turki melakukan langkah redenominasi dengan memotong enam digit nilai mata uangnya sehingga 1.000.000 menjadi sama dengan 1. Sedangkan Rumania memotong empat digit. Jika pelaksanaannya di Indonesia yang memiliki wilayah geografis amat luas
dan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, biaya sosialisasi dipastikan akan sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
