Central Counterparty Siap Dijalankan, Simak Dampaknya Bagi Bisnis Perbankan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Central Counterparty (CCP) siap dijalankan, setelah sebelumnya selesai dibentuk oleh Bank Indonesia, melibatkan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) bersama delapan bank sebagai para pemegang saham. Yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Dari delapan bank tersebut, masing-masing telah menyetorkan modal sebesar Rp 20 miliar efektif pada 25 September 2024 lalu, sebagai bentuk komitmen dalam pembentukan dan pengembangan CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) Bank Indonesia Donny Hutabarat menjelaskan, CCP adalah Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang memproses post trade khususnya kliring transaksi.

Secara umum, proses deal transaksi antar pelaku tetap sebagaimana existing, perbedaannya terletak pada opsi proses yang terjadi setelah itu.

"Sebelum ada CCP, kliring dan setelmen transaksi dilakukan oleh back office masing-masing pelaku. Sementara setelah ada CCP, proses kliring dan setelmen dilakukan oleh CCP (bukan lagi pelaku transaksi). Mekanisme tersebut memiliki benefit, antara lain meminimalisasi counterparty risk dan efisiensi penyelesaian transaksi melalui netting," ungkap Donny kepada Kontan, Kamis (3/10).

Donny merinci, sebelum dibentuknya CCP, rata-rata harian volume transaksi repo saat ini di kisaran Rp 15 triliun, dengan jumlah bank pelaku repo saat ini 69 bank atau 75% dari industri perbankan saat ini.

Ke depan dengan adanya CCP, Donny memproyeksikan rata-rata ekspektasi pertumbuhan volume transaksi repo selama 5 tahun ke depan (2024 sampai 2030) dapat tumbuh sebesar 12%, maka rata-rata harian volume repo diperkirakan terakselerasi oleh CCP sehingga ditargetkan memiliki rata-rata harian volume sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2030.

Adapun untuk rata-rata harian volume transaksi valas saat ini disebut Donny berada di kisaran US$ 9 miliar per hari, dengan jumlah bank pelaku valas saat ini sebanyak 80 bank. Sehingga dengan adanya CCP kedepannya rata-rata pertumbuhan volume transaksi valas selama 5 tahun dari 2024 sampai 2030 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 17% atau mencapai US$ 17 miliar per hari di tahun 2030.

Selanjutnya dari sisi rata - rata harian volume transaksi DNDF saat ini di kisaran US$ 200 juta per hari. Jumlah bank pelaku DNDF saat ini sebanyak 32 bank. Dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi DNDF selama 5 tahun dari 2024 sampai 2030 diekspektasikan sebesar 80% atau mencapai US$ 1 miliar per hari di tahun 2030.

"Produk yang dikliringkan di CCP setelah DNDF, nantinya akan diperluas, mulai dari repo, instrumen derivatif suku bunga dan nilai tukar yang dilakukan sesuai perkembangan dan kesiapan market. Peran 8 bank penyetor modal terutama akan mendukung arah pengembangan bisnis ke depan. 8 bank ini nantinya akan tergabung dalam komite CCP, dimana wakil dari 8 bank yang akan duduk di komite akan bertindak mewakili market dalam kepemilikan maupun pengembangan bisnis CCP," terang Donny.

Ke depan, keanggotaan dan kepemilikan ini akan dibuka untuk bank lainnya yang siap untuk bergabung dengan CCP. Donny juga menyebut saat ini terdapat sejumlah bank yang telah menyampaikan minat dan kesiapannya untuk bergabung dengan CCP.

Sementara itu dari sisi perbankan, dengan adanya pembentukan CCP ini akan berdampak juga pada pendapatan non bunga bank. Bank Danamon misalnya, yang optimistis dengan adanya pembentukan CCP selain mendorong perkembangan pasar uang dan valuta asing di masa depan, hal ini juga akan berdampak positif bagi Danamon.

"CCP tidak hanya mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valuta asing, tetapi juga memitigasi risiko kredit yang sebelumnya bersifat bilateral antar bank, sehingga prosesnya menjadi tersentralisasi dan memungkinkan Danamon untuk beroperasi dengan lebih aman," ungkap Muljono Tjandra, Direktur Keuangan Danamon. kepada Kontan, Kamis (3/10).

Lebih lanjut Muljono bilang, dengan keberadaan CCP maka akan menciptakan ekosistem perbankan yang lebih stabil dan efisien di sektor pasar uang dan valuta asing.

Sehingga transaksi di pasar uang dan valuta asing akan lebih aman dan efisien, serta memungkinkan Danamon untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas jangkauan pasar, sehingga mampu meningkatkan volume transaksi ke depannya.

"Hal ini akan membuka peluang bagi Danamon untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam bentuk fee income dari layanan yang ditawarkan," ungkap Muljono.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo bilang, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry belum lama ini.