Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kucuran dana Rp 200 triliun dari pemerintah tampaknya tak mengubah rencana bank-bank pelat merah mencari sumber pendanaan lain. Pasalnya, ada dua bank milik Danantara yang tetap berencana menerbitkan surat utang di sisa akhir 2025.
Head of Financial Institutions Ratings Division Pefindo Danan Dito mengungkapkan saat ini pihaknya telah mendapat dua mandat dari bank milik negara terkait penerbitan surat utang. Dua bank tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Ia melihat kucuran dana tersebut tak semerta-merta mengurungkan niat dalam hal menerbitkan surat utang. Pasalnya, ada kemungkinan dana yang didapat tersebut tidak hanya digunakan untuk ekspansi kredit.
"Kalau bank biasanya juga untuk replace dana deposito yang akan jatuh tempo, terutama yang relatif mahal," ujar Dito, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga: BTN Gelar RUPSLB 18 November, Bahas Spin Off BTN Syariah
Lebih lanjut, Dito bilang dua bank ini termasuk dari enam bank yang akan menerbitkan surat utang. Di mana, nilai surat utang dari enam bank yang berencana menerbitkan surat utang ini mencapai Rp 15,97 triliun.
Sementara itu, jika melihat realisasi penerbitan surat utang hingga akhir Agustus 2025 yang didapat dari sektor perbankan, kontribusi bank pelat merah cukup besar. Jumlahnya mencapai 60% atau senilai Rp 15 triliun dari tiga bank negara.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando membenarkan tidak ada perubahan rencana untuk menerbitkan surat utang. Ia memastikan rencana tersebut akan berjalan dengan nilai sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun.
Ia bilang tambahan likuiditas dari pemerintah serta rencana penerbitan obligasi BTN diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yaitu penyaluran KPR dengan tenor yang relatif panjang.
"Dengan rencana penerbitan obligasi ini, BTN dapat mengurangi maturity mismatch antara pendanaan dan pembiayaan kredit," ujar Ramon, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Bank Mandiri Naikkan Suku Bunga Deposito Valas Jadi 4%, Ini Alasannya
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Novita W. Anggraini bilang rencana tersebut sedang berproses dan masih menunggu persetujuan regulator. Ia menegaskan jika sudah mendapat persetujuan, pihaknya tentu akan menyampaikan ke publik.
Ia menjelaskan rencana tersebut merupakan upaya dari Bank Mandiri untuk tidak hanya mencari likuiditas dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurutnya, ada opsi-opsi lain untuk fleksibilitas struktur pendanaan di luar DPK.
Memang kami juga melihat selain kita mengedepankan strategi pada mencari likuiditas yang berdasarkan dari fundamental dana pihak ketiga. Kita juga tetap mengkaji kemungkinan fleksibilitas struktur pendanaan atau struktur likuiditas. Melalui opsi yang di luar DPK.
"Kapasitas pendanaan ini tujuannya untuk menjaga stabilitas kas dan juga memantau dinamika makroekonomi serta kondisi internal perusahaan," ujarnya.
Pengamat Perbankan M. Amin Nurdin berpendapat sejatinya ada kemungkinan bank-bank ini menunda penerbitan surat utang. Terlebih, setelah mendapat tambahan likuiditas dari pemerintah yang totalnya mencapai Rp 200 triliun.
Meski demikian, ia bilang perlu dilihat juga apakah pemberian likuiditas dari pemerintah itu hanya bisa dilakukan ekspansi kredit atau boleh untuk menutup bunga yang jatuh tempo. Alhasil, penerbitan obligasi tetap diperlukan.
Selanjutnya: Kode Redeem Blade & Soul Heroes September 2025, Coba Klaim ini yang Valid Terbaru
Menarik Dibaca: Promo Gajian The Body Shop 25-30 September 2025, Serum-Lip Balm Diskon hingga 40%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
