Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, digelar pada Senin (18/9) di Jakarta.
Pada rapat tersebut sejumlah anggota DPD mengajukan pertanyaan dan mengemukakan sejumlah fakta di lapangan persoalan real Koperasi dan UKM.
Diantaranya, anggota DPD Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil di wilayahnya yang kesulitan mengakses KUR.
"Saya berharap penyaluran KUR di luar Pulau Jawa agar lebih diperhatikan. Begitu juga dengan dana bergulir, dimana saya melihat LPDB masih kesulitan menyalurkannya di Kepri. Saya pikir, langkah kredit ultra mikro (UMI) sangat tepat untuk kondisi sekarang, hanya saja harus diperhatikan agar usaha kecil efektif bisa mendapatkannya", kata Haripinto dalam keterangan tertulis kepada KONTAN pada Senin (18/9).
Anggota DPD dari Maluku Prof Dr John Pieris berharap agar penyaluran KUR dan dana bergulir bisa merata di seluruh Indonesia. Bahkan, dirinya menekankan agar penyaluran KUR lebih diutamakan di wilayah yang pertumbuhan ekonominya lemah, agar bisa meningkat.
"Selain itu, saya juga meminta agar KUR lebih didorong dan memperhatikan sektor perikanan di daerah", jelas John.
Sementara itu, anggota DPD dari Papua Barat Chaidir Djafar menyorot alokasi APBN ke Kemenkop dan UKM yang jumlahnya hanya segitu-gitu saja.
"Dengan nilai anggaran sekecil itu, saya pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi dan UKM Di Indonesia. Selain itu, saya meminta BUMDes agar dikelola oleh koperasi, bukan PT swasta. Kalau BUMDes dikelola swasta, maka akan kental aroma liberalisme masuk ke desa-desa", pungkas Chaidir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
