Reporter: Nurul Kolbi, Roy Franedya |
JAKARTA. Nama-nama calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengonfirmasi, surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah tiba di meja pimpinan DPR sekitar dua hari lalu. Dari pimpinan, surat tersebut diserahkan ke Komisi XI untuk diproses lebih lanjut.
Karena belum sampai ke komisi, Harry enggan memastikan kandidat yang disorongkan. Ia hanya bilang, isinya tak jauh berbeda dengan yang berkembang di publik belakangan ini. "Ada empat nama yang diajukan, siapa saja mereka nanti kami umumkan secara resmi," kilah Harry.
Achsanul Qosasih, Ketua Komisi XI DPR mengatakan, tiga nama calon berasal dari internal BI dan satunya lagi dari eksternal. Dari pihak internal antara lain Deputi Gubernur BI, Muliaman Darmansyah Hadad, Direktur Riset dan Moneter BI, Perry Warjiyo dan Direktur Sistem Pembayaran, Ronald Waas. Sementara dari eskternal mencuat nama Riswinandi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Riswinandi agak mengejutkan karena nama yang sebelumnya sering diperbincangkan justru rekannya sesama Direktur Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin. Budi masuk bursa karena latar belakangnya di sistem pembayaran, cocok dengan kursi deputi gubernur yang ditinggalkan almarhum S. Budi Rochadi. Budi Gunadi kini menjabat ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Menurut sumber KONTAN, nama Riswinandi dimunculkan oleh salah seorang menteri di bidang ekonomi. "Untuk berjaga-jaga kalau otoritas jasa keuangan gagal (OJK) terbentuk," katanya. Jadi, ketika pembentukan OJK berjalan lamban, dan pengawasan perbankan terus berada di bawah kendali BI, pemerintah memiliki kepanjangan tangan di bank sentral.
Riswinandi berkarier di perbankan sejak 25 tahun silam. Ia pernah bekerja di Bank Niaga, Bank Danamon Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan sejumlah lembaga nonbank. Ketika bergabung ke Bank Mandiri pada 2003, lulusan Universitas Trisakti ini mengisi posisi komisaris independen, sebelum menjadi direktur pada tahun berikutnya.
Target sebelum reses
Harry menjelaskan, sebelum masuk ke tahap uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Komisi XI akan melempar nama keempat calon ini ke publik. Setelah mendapat masukan dari masyarakat, DPR menggelar ujian dan pemilihan.
DPR berharap, bisa memulai uji kepatutan secepatnya, sehingga sudah mengantongi nama pejabat terpilih sebelum masuk masa reses, akhir Oktober. "Kalau bisa dipilih secara mufakat," katanya. Jika berjalan tepat waktu, Harry memperkirakan nama deputi gubernur sudah bisa disahkan dalam sidang paripurna pada 20 Oktober.
Andai meleset dari target, proses pemilihan ditunda hingga 14 November, pasca reses. "Kami ingin mempercepat karena tidak mau dibilang memperlambat. Pejabat deputi sekarang masa kerjanya akan habis pada Desember," katanya. Jabatannya akan lowong itu deputi bidang moneter yang dijabat Muliaman dan deputi sistem pembayaran.
Dalam menggelar fit and proper test, Komisi XI bakal lebih mencecar kompetensi calon. Terutama, kemampuan di bidang moneter dan komitmen dalam meninjau kembali sistem rezim devisa bebas. "Kami juga ingin pejabat baru mendorong perbankan agar lebih berperan ke sektor riil,” katanya.
Kecakapan di bidang moneter akan memiliki bobot lebih besar. Sebab, untuk menghadapi ketidakpastian global saat ini, bank sentral memerlukan pejabat yang pakar di bidang itu. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
