Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengatakan pihaknya telah meminta anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk membiayai subsidi dengan skema selisih bunga (SSB) dan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil keputusan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun untuk FLPP dan Rp 3,2 triliun untuk subsidi selisih bunga tahun ini kepada bank-bank milik negara atau BUMN.
Sekadar informasi saja, dalam skema SSB pemerintah akan memberi subsidi untuk menutupi sebagian bunga bank yang dibayarkan masyarakat dalam penyaluran KPR. Sementara skema FLPP, pemerintah menanggung dana KPR hingga 90% sementara sisanya oleh perbankan.
Maryono mengatakan untuk tahun ini pihaknya lebih memprioritaskan pencairan dana anggaran SSB sebesar Rp 3,2 triliun ketimbang FLPP. "Tahun ini kita konsentrasi untuk mencairkan Rp 3,2 triliun, itu cukup," kata Maryono saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/6).
Selain pendanaan SSB tersebut, Maryono juga mengatakan pemerintah juga akan membayar ke BTN sebesar Rp 900 miliar untuk kelebihan penyaluran KPR subsidi tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan BTN.
Artinya, anggaran SSB sebesar Rp 3,2 triliun tahun ini akan dipotong Rp 900 miliar untuk pelunasan tagihan di tahun 2015 dan 2016. Sementara, sisanya sebesar Rp 2,3 triliun akan digunakan untuk membangun 225.000 unit rumah.
"Kami melaksanakan program satu juta rumah dari tahun 2014. Nah pada waktu 2015 itu belum dianggarkan. Tapi karena BTN berkomitmen, dana tersebut kami talangi dulu," kata Maryono.
