Reporter: Annisa Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terus berlanjut. Dalam sidang voting Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang digelar Kamis (9/7) hari ini, sebanyak 73,4% nasabah Indosurya menyetujui skema perdamaian yang diajukan KSP, sementara 26,6% lainnya menolak.
Kuasa hukum kreditur KSP Indosurya Sukisari menyebutkan, besok, Jumat (10/7) Majelis Hakim akan mengesahkan homologasi.
Baca Juga: Breaking News: Mayoritas kreditur Indosurya menyetujui perdamaian
Sukisari bilang, nantinya apabila disahkan maka seluruh kreditur baik yang setuju maupun menolak rencana perdamaian, secara hukum terikat dan tunduk dalam perjanjian perdamaian yang harus mengikuti Pasal 286 UUK.
“Kalau disahkan oleh Majelis Hakim, maka nasabah yang setuju maupun tidak setuju, serta yang mendaftarkan maupun tidak mendaftarkan tagihan, akan tunduk dalam perjanjian perdamaian. Sebab, pasal 286 UUK menjelaskan, perdamaian yang telah disahkan akan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 ayat (2),” kata Sukisari kepada Kontan.co.id (9/7).
Sukisari menjelaskan, kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian dimaksud ialah kreditur separtis atau kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek maupun hak atas kebendaan lain.
“Dengan demikian, suka atau tidak suka, apabila disahkan oleh Majelis Hakim, tentu skema perdamaian yang akan dijalankan,” pungkasnya.
Baca Juga: Gagal bayar KSP Indosurya, ini peranan dua tersangka baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
