Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan, Indonesia perlu membentuk bank khusus infrastruktur dan industri. Pasalnya, saat ini, perbankan kurang niat untuk mendanai kredit pada proyek-proyek infrastruktur dan industri.
Bahlil Lahadalia, Ketua Umum BPP Hipmi, mengatakan, perlu ada realisasi bank untuk infrastruktur karena bank kesulitan memberikan pinjaman dengan tenor yang lebih panjang sebab sumber-sumber pendanaannya berasal dari dana-dana murah berjangka pendek.
"Dengan adanya bank infrastruktur ini pemerintah membantu bank khusus ini mencari sumber-sumber pendanaan jangka panjang, kemudian dapat disalurkan ke pinjaman-pinjaman jangka panjang juga. Jadi tidak terjadi miss match," kata Bahli, Senin (25/5).
Bahlil mengatakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun.
Irfan Anwar, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan BPP Hipmi menyampaikan, Indonesia perlu seperti China yang memiliki bank raksasa China Development Bank (CDB) yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur di negara Tirai Bambu secara besar-besaran.
Misalnya, selama 10 tahun, CDB sudah membiayai 4.000 proyek infrastruktur dan industri yang digagas pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
