Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong segera dibentuknya Lembaga Penjamin Polis seperti yang diamanatkan Undang-undang Perasuransian. Langkah ini diperlukan sebagai upaya melindungi nasabah asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa segera membentuk Lembaga Penjamin Polis. Alasannya, asuransi pada dasarnya merupakan industri yang highly regulated. Lembaga Penjamin Polis ini nantinya memiliki fungsi yang mirip dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk perbankan yang menjamin dana simpanan nasabah.
Salah satu perusahaan asuransi jiwa, BNI Life menyebut, keberadaan Lembaga Penjamin Polis dibutuhkan dalam melindungi pemegang polis. Oleh karena itu, BNI Life sangat mendukung sepenuhnya dan mempercayakan proses pembentukan lembaga ini kepada regulator.
"Harapannya lembaga ini dapat menjadikan industri perasuransian berjalan dengan sehat," ujar GM of Corsec, Legal & Corcomm BNI Life Arry Herwindo kepada kontan.co.id, belum lama ini.
Baca Juga: Astra Financial & Logistic catat transaksi Rp 205 miliar di GIIAS Surabaya 2021
Selain itu, pihaknya juga sangat berharap kehadiran lembaga ini dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industri perasuransian sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Menurut Arry, dengan pembentukan lembaga penjamin polis, perusahaan, lembaga dan konsumen dapat bekerjasama dengan baik. Perusahaan juga dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, lembaga dapat melindungi konsumen dan konsumen merasa aman untuk memiliki produk asuransi.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Life Iwan pasila menyatakan, Lembaga Penjamin Polis (LPP) sudah diamanatkan di UU 40/2014 dan sampai saat ini masih dalam pembicaraan dengan pihak terkait termasuk industri asuransi.
"Pada prinsipnya LPP baik dan dapat memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat berasuransi. Namun concern penting yang perlu diperhatikan bagaimana agar pembentukan LPP ini dapat mendorong prudent governance di industri asuransi dan bukan dipakai sebagai tameng orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan baik dalam mengelola dana nasabah yang diperoleh dari premi," kata Iwan.
Menurut Iwan, dengan maraknya persoalan konsumen di bidang asuransi, memang perlu ada sosialisasi yang terus menerus tentang produk asuransi yang dibeli dan manfaat yang diperoleh agar tidak salah mengerti, namun unsur kehati-hatiaan dalam mengelola dana nasabah juga harus didorong dan diberi punishment jika ada unsur kelalaian.
Baca Juga: Riset YouGov: Produk Unitlink masih diterima masyarakat
Selain itu, Iwan menyebut, pembentukan LPP seperti pada LPS tentu akan membutuhkan pendanaan, dan umumnya hal ini akan dikenakan kepada perusahaan asuransi, yang nantinya akan membebankan sebagian biaya ini ke dalam premi.
"Pembentukan LPP ini tujuannya untuk mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Namun perlu diperhatikan agar biaya tidak hanya dikenakan berdasarkan premi yang dikelola tapi juga unsur tata kelola yang baik yang diupayakan di perusahaan asuransi," ungkap Iwan.
Sambung Iwan, jangan sampai unsur tata kelola ini diabaikan dalam penetapan premi sehingga tidak mendorong perusahaan untuk mengembangkan tata kelola yang baik. Hal ini tentu tidak mudah karena harus mencari titik keseimbangan antara risiko dan besarnya dana kelolaan perusahaan.
PT AIA Financial sebagai salah satu pemain asuransi jiwa juga menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintah untuk mendirikan LPP (Lembaga Penjamin Polis) seperti yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
